Strive to Global Champion

Masa depan Industri Penjaminan Indonesia

Analisis

by Toto Pranoto

Toto Pranoto


Direktur Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Masa depan Industri Penjaminan Indonesia

UMKM Indonesia ibarat mutiara dalam lumpur. Data tahun 2013 menunjukan kontribusinya terhadap PDB sebesar 59,08%, sementara serapan tenaga kerja mencapai 9,7 juta orang. Sementara posisi pada 2014 menunjukkan pemberian kredit pada sektor ini hanya Rp 707 T dari total outstanding kredit Rp 3.779 T atau hanya sekitar 18,7% dari total kredit perbankan Indonesia. Artinya meskipun menjadi mayoritas pelaku usaha namun sebagian besar dari mereka tidak feasible untuk mendapat akses kredit.Industri penjaminan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan kreditur dan debitur.Dengan adanya penjaminan maka pelaku usaha (debitur) terutama segmen UMKM menjadi lebih bankable dan sektor keuangan sebagai kreditur menjadi lebih aman dengan pinjaman yang disalurkan.

Pola umum yang berlaku di dunia saat ini, industri penjaminan bisa tumbuh disokong negara, swasta atau campuran diantara keduanya. Pengalaman di beberapa negara seperti Jepang,Korea, Thailand menunjukkan peran signifikan dari negara terhadap perkembangan industri penjaminan, sementara di beberapa negara Eropa seperti Spanyol (SGR Valenciana) dan Italy (Eurofidi) peran pihak Swasta sangat dominan.Dalam konferensi internasional tentang industri penjaminan di Bali November 2015 terlihat beberapa perkembangan model penjaminan dimana pola public private partnership (PPP) mulai lebih banyak diimplementasikan.Fokus tulisan ini melihat bagaimana industri penjaminan berkembang di Korea Selatan dan Italia dimana peran ekstrim negara dan swasta sangat signifikan.

Benchmark Korea Selatan

Korea Selatan mengembangkan industri penjaminan kredit dengan mendirikan Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) pada tahun 1976 untuk mendukung pengembangan UMKM. Lembaga ini didirikan oleh pemerintah dan sumber pendanaan datang dari pemerintah, sector keuangan (perbankan), serta beberapa pemerintah daerah. Dalam perkembangannya KODIT juga menjadi perusahaan penjaminan bagi semua perusahaan yang membutuhkan. Pemupukan modal yang berasal dari pemerintah dan kemampuan internal organisasi per 2013 mencapai angka sekitar US$ 5 milyar dan nilai penjaminan mencapai lebih dari US$ 40 milyar.

Dalam diskusi dengan Lee Jong-goo,Direktur International Affair KODITS (2015), dikatakan sejak krisis ekonomi 1998 peran KODIT ditingkatkan sebagai salah satu institusi yang menjaga kestabilan pasar modal. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu UKM untuk menjaga pasokan modal dalam masa krisis. Caranya adalah dengan menerbitkan skema Primary Collateral Bond Obligation (PCBO) dimana UKM yang menerbitkan obligasi akan dibeli oleh SPV yang kemudian menerbitkan produk pasar modal lainnya yang dijamin oleh KODIT sebagai senior debt. Dengan cara ini minat investor meningkat dan likwiditas pasar modal dapat terjaga. KODIT juga memfungsikan dirinya sebagai konsultan dan trainer bagi UMKM yang menjadi klien-nya. Pelatihan secara berkala dan konsultasi manajemen diberikan untuk meningkatkan kapabilitas UMKM.Tujuan akhirnya adalah supaya makin banyak perusahaan kecil yang bisa “naik kelas” pada periode berikutnya.Fokus pembinaan UKM terutama untuk perusahaan yang berorientasi pada export-oriented enterprises, startup companies dan promising service enterprises, termasuk mendorong skema bisnis yang mendukung Creative Economy.

Dalam perkembangannya KODIT juga meluaskan layanan produk dengan menerbitkan infrastructure credit guarantee pada tahun 1999 yang memungkinkan perusahaan infrastruktur mendapatkan penjaminan kredit. Untuk memudahkan layanan pada konsumen sejak 2010 diintroduksi "online loan market" yang memungkinkan debitur memilih kredit paling murah yang ditawarkan pihak perbankan. Model ini di support oleh adanya lembaga pemeringkat (rating companies) yang sudah mapan sehingga pihak lembaga keuangan terutama perbankan dapat lebih mudah mengukur kualitas debitur. Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas penjaminan kredit pada periode 2012-2013 berkisar 220 ribu debitur per tahun dimana sebagian besar bergerak di bidang manufacturing serta wholesale & retail.

Sementara untuk meningkatkan pelayanan pada sektor industri teknologi yang sedang tumbuh maka pada tahun1989 didirikan juga Korea Technology Credit Guarantee (KOTEC). Fungsi KOTEC lebih di fokuskan kepada perusahaan yang memprioritaskan penemuan teknologi baru.Mereka juga memiliki Korea Regional Guarantee (KOREG) yang berfungsi sebagai re-guarantee untuk mendukung industri penjaminan.

Model Penjaminan Italia

Penjaminan di Italia pada dasarnya adalah model penjaminan yang disokong sepenuhnya oleh pihak swasta. Penjaminan disana disebut dengan istilah Confidi.Salah satu perusahaan penjaminan terbesar adalah Eurofidi. Stakeholder utama Eurofidi adalah financing partner ( perbankan, asosiasi perdagangan, chamber of commerce ) dan ordinary partners yaitu para UKM. Hal yang menarik dari Eurofidi adalah keikutsertaan asosiasi UKM seperti API (asosiasi UKM Turin) sebagai pemegang saham yang cukup signifikan. Saat ini asosiasi UKM tersebut memegang porsi hampir 51%dari ekuitas Eurofidi sementara sisanya dimiliki oleh pihak perbankan, serta Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan diskusi dengan Massimo Cerreto, CRO Eurofidi (2015), disebutkan bahwa Banco di Italia (bank Sentral) sebagai regulator penjaminan di Italia membuat aturan lebih ketat terkait persyaratan modal dan aset yang dimiliki confide untuk menjamin tingkat kesehatan industri. Saat ini aset bagi Confidi yang dipersyaratkan adalah minimal sebesar 150 juta Euro, apabila kurang dari jumlah tersebut maka para Confidi diminta untuk melakukan proses merger diantara mereka. Terdapat 62 Confidi berukuran besar di Italia saat ini yang diminta untuk revisi aset dan modal, sementara dalam skala yang lebih kecil terdapat ratusan Confidi lainnya yang tersebar di seluruh Italia.

Pada dasarnya lembaga penjaminan di Italia bersifat sangat otonom dan mereka biasanya memiliki lembaga pemeringkat masing-masing. Apabila UMKM tidak lolos dalam uji pemeringkatan maka mereka akan diarahkan untuk mendapatkan penjaminan dari lembaga penjaminan milik pemerintah yaitu Fondo Nationale de Garanzia. Meskipun proses yang dilalui UMKM dalam birokrasi Fondo akan memakan waktu yang lebih panjang dibandingkan melalui Confidi.

Masa Depan Industri Penjaminan Indonesia

Meskipun dirintis sejak awal tahun 1970 an, industri penjaminan Indonesia relative berkembang agak lambat. Sejak dicanangkannya Perum Jamkrindo pada tahun 2008 seiring dengan keinginan pemerintah makin focus pada pengembangan pendanaan sector UMKM maka perkembangan industri ini mulai meningkat. Sejak tahun 2009 didirikan beberapa Jamkrida yang dimiliki Pemda dan tahun 2015 ini telah berjumlah 14 Jamkrida. Model ini sebenarnya mirip dengan konsep pengembangan Credit Guarantee Corporation (CGC) di Jepang yang awalnya dimulai dari Tokyo dan kemudian telah menyebar ke 49 Prefektur lainnya serta di 5 kota metropolitan.

Secara umum industri penjaminan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya perlunya regulasi hukum (UU) yang mengatur industri, masalah kecukupan modal, ketersediaan SDM yang handal, serta cakupan operasi wilayah kerja yang masih terbatas di kota-kota besar. Payung hukum berupa UU diperlukan supaya industri dapat berkembang secara sehat, serta dapat mengatur adanya lembaga penjamin ulang (re-guarantor), arbitrase dan ketentuan tentang persyaratan kualifikasi SDM. Diharapkan DPR dan Pemerintah bisa segera menelurkan UU Penjaminan sehingga industri ini bisa berkembang lebih pesat.

Masalah kecukupan modal menjadi hal yang perlu menjadi perhatian khusus. Total equitas seluruh perusahaan penjaminan di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar Rp 10 T. Padahal jumlah UMKM yang harus dijamin sangat besar.Dibandingkan KODIT angka ini sangat tertinggal jauh. Perlu dicari cara alternative selain menggantungkan diri dari pendanaan pemerintah. Skema PPP dapat menjadi opsi bagi pemerintah dan Jamkrindo/Jamkrida untuk penguatan sektor permodalan. Dari segi kebutuhan SDM terlihat masih adanya gap antara supply dan demand, terutama untuk perusahaan Jamkrida. Perlu dibuat semacam standar pendidikan secara terpadu untuk mengatasi shortage kebutuhan SDM. Apabila diperlukan bisa bekerjasama dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di tanah air.Dalam jangka pendek pihak Jamkrindo bisa menjadi mentor bagi Jamkrida untuk mengatasi kebutuhan SDM tersebut. Pola bisnis yang akan bergeser dari pola CAC ke case by case (CBC) sangat membutuhkan kualitas SDM yang handal.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kemampuan operational excellence untuk mencapai efisiensi. Dengan jutaan nasabah yang harus ditangani maka pengelolaan konvensional tidak lagi memadai dan harus beralih pada pengelolaan yang berbasis teknologi informasi yang handal. Pembangunan cabang secara fisik di seluruh pelosok Indonesia akan sangat mahal sehingga penggunaan teknologi komunikasi secara optimal menjadi suatu keharusan. Pengalaman BRI dalam mengelola sisi IT untuk bisnis mikro/kecil bisa dijadikan contoh.

Dalam situasi makro ekonomi sulit pada saat ini, maka kebijakan pemerintah pada Juni 2015 untuk memberikan subsidi bunga KUR pada UMKM sebesar 10% seperti angin segar.Bagaimana implikasinya bagi perusahaan penjaminan ? Tentu mereka dituntut untuk menjalankan operasi usaha yang semakin efisien.Tingkat IJP KUR tidak bisa lagi diharapkan pada level 4% seperti saat ini, tetapi bisa pada level 1%-2%. Level ini sebetulnya juga digunakan oleh penjaminan kredit di Korea dan Jepang. Apakah mereka mampu survive pada kondisi ini? Kuncinya terletak pada kemampuan manajemen dalam melakukan diversifikasi usaha dan efisiensi operasional.

Pemain besar seperti Jamkrindo tidak bisa lagi hidup mengandalkan pendapatan pada kredit program seperti KUR, tetapi harus meningkatkan pendapatan dari penjaminan komersial lainnya. Idealnya Jamkrindo mampu berperan sebagai agent of change dalam pembentukan kemandirian UMKM, namun disisi lainnya mampu mempertahankan kelangsungan hidup dari pengelolaan produk komersial lainnya. Peluang juga masih terbuka, karena berdasarkan data BI tahun 2014 sebanyak 10 propinsi menguasai hampir 75% dari kredit UMKM nasional. Sebagian besar ada di Jawa.Artinya banyak wilayah lain yang belum terjamah. Network dengan perbankan lokal (BPD) dan perbankan nasional dengan jaringan luas seperti BRI dapat lebih ditingkatkan.

Pada akhirnya segmen bisnis UMKM teruji mampu bertahan pada situasi krisis.Grameen Bank di bawah komando M. Yunus telah membuktikannya. Dengan penjaminan kredit kesempatan UMKM untuk survive dan tumbuh semakin besar. "... by simply capitalizing on core strengths and knowledge, companies and entrepreneurs can engage in an emerging business model that will enable them to create - and demonstrate - real, sustainable social impact in society...," ujar Muhammad Yunus.


Penulis :
Dr Toto Pranoto
Direktur Lembaga Management FEUI