Strive to Global Champion

Quo vadiz BUMN Ketahanan Pangan

Analisis

by redaksi

Quo vadiz BUMN Ketahanan Pangan

Setiap mendekati hari raya terutama lebaran, berita kenaikan harga sembako selalu menjadi momok. Untuk menenangkan public Presiden Jokowi pada pertengahan Mei lalu bahkan sudah minta jajaran pemerintah untuk mengamankan harga daging sapi di kisaran Rp 80 ribu. Pada akhir Mei ini sebelum masuk periode puasa Ramadhan ternyata harga cabe, bawang merah, ayam potong juga sudah meningkat 50%. Pertanyaannya apakah ritual seperti itu akan terus terjadi tanpa henti? Apakah BUMN akan efektif menjalankan fungsi sebagai pengendali harga pangan seperti yang diharapkan Presiden?

Peran sebagai stabilitas harga sebenarnya sudah dijalankan BULOG. Bulog pernah menjadi sebuah lembaga unik sekaligus istimewa, yaitu secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara (sejak tahun 1973), yang dalam praktiknya Kepala Bulog bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada saat itu, hak istimewa ini menimbulkan konsekwensi adanya kewenangan khusus sehingga Bulog tidak tersentuh oleh peraturan pemerintah. Bahkan pernah memiliki fungsi dan tugas dengan lingkup yang luas, seperti koordinasi pengembangan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan (tahun 1993).

Hingga 1997, tugas pokok Bulog berkisar pada pengendalian harga dan pengelolaan persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya. Lingkup tersebut berubah drastis pada tahun 1998, yaitu dipersempit hanya pada komoditas beras dan gula pasir saja. Komoditas lain yang dikelola selama ini dilepas ke mekanisme pasar.

Masa transisi cukup panjang dihadapi Bulog (1998 hingga 2003). Pengurangan hak dan wewenang Bulog terjadi pada tahun 2001, dan mulai disiapkan untuk menjadi badan usaha. Perubahan status dari Lembaga Pemerintah non Kementerian (dulu LPND) menjadi BUMN Perum terjadi tahun 2003. Istilah BUMN PSO menjadi populer pada masa itu. Bulog mulai memiliki dua wajah, yaitu berperan penting dalam ketahanan pangan nasional dan sekaligus berbisnis. Dengan kata lain, Perum Bulog harus menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.

Bagaimana kinerja setelah berubah menjadi Perum? Potensi konflik tidak dapat diabaikan. Misalnya, tugas publik Vs komersial, kebijakan impor beras oleh Pemerintah Vs Harga Dasar Pembelian Pemerintah untuk gabah dan beras (HDPP). Laporan BULOG tahun 2015 menunjukkan bahwa realisasi pengadaan beras mencapai 3,2 juta ton beras atau hanya 73% dari target 4 juta ton. Realisasi penyaluran juga meleset, dengan mencatat 3,19 juta ton atau 86% target. Sedangkan pencapaian penjualan kegiatan komersial sebesar Rp 6,5 triliun atau hanya 50,32% dari target 2015. Kinerja keuangan ini menunjukkan kegamangan BULOG sebagai Perum,apakah akan konsentrasi pada tugas PSO nya atau kah juga harus fokus pada aktifitas yang menghasilkan profit. Alasan manajemen bahwa sebagai BUMN berbentuk Perum,maka kinerja mereka diukur dari KPI yang juga mensyaratkan adanya keuntungan finansial disamping menjalankan tugas PSO. Di tengah berbagai perkembangan di atas, saat ini lingkup tugas Bulog kembali meluas, merambah pada stabilisasi 11 komoditas pangan lainnya termasuk bawang merah, terigu dan minyak goreng. Hal ini tentu akan kembali menambah kompleksitas pengelolaan BULOG seperti pada era terdahulu.

Langkah Terobosan

UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan untuk dibentuknya Badan Otoritas Pangan Nasional. Lembaga otoritas pangan ini nantinya akan menjadi satu-satunya pemilik kewenangan yang bersifat absolut dalam memutuskan berbagai persoalan ataupun masalah terkait pangan, serta akan menjadi pembuat kebijakan tunggal pangan nasional. Kementerian/Lembaga lainnya bisa diarahkan untuk saling bersinergi dan berjalan sesuai gerak tujuannya dengan menggunakan cara masing-masing. Sayang tenggat waktu pembentukan lembaga ini di tahun 2015 telah terlewati dan belum keliatan langkah kongkrit untuk merealisasikannya.

Langkah sporadis yang dilakukan pemerintah justru mencoba membentuk BUMN Pangan pada tahun 2012 dengan keinginan menyatukan PIHC, SHS,Pertani, Bulog dan Berdikari ke dalam PT Pangan Nusantara.Rencana tidak berjalan mulus karena keraguan tidak terciptanya value creation akibat adanya BUMN ‘sakit’ di group tersebut dan kemudian rejim pemerintah juga berganti.. Pada awal 2016 BULOG memiliki inisiatif untuk mengumpulkan 13 BUMN dalam rangka menciptakan sinergi BUMN Pangan. Ketiga belas BUMN tersebut yakni Perum Bulog, Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Jaminan Kredit Indonesia (Jakrindo), Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), BNI, Mandiri, BRI, Perhutani, Berdikari, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Pertani, Pupuk Indonesia dan Sang Hyang Seri (SHS). Pemikirannya adalah Konsolidasi BUMN pangan dapat mendukung kedaulatan pangan secara menyeluruh. Sektor pertanian sangat bergantung dari faktor produksi, distribusi, dan pemasaran. Tentu akan lebih baik jika di sektor produksi maupun pemasaran mendapat dukungan dari BUMN di sektor perbankan dan asuransi terkait modal produksi dan jaminan gagal panen. Di sisi lain, distribusi pangan mendapat dukungan dari BUMN transportasi yang akan menekan biaya logistik.

Dalam pandangan BULOG, sinergi 13 BUMN sangat ideal karena menjangkau perputaran pangan dari hulu ke hilir. Di sektor produksi, terdapat BUMN penyedia benih dan pupuk dan sarana produksi. Ada pula BUMN yang berkonsentrasi pada aspek produksi pangan pascapanen hasil pertanian, penyedia pelaksana distribusi pertanian dan didukung oleh tiga bank besar. Ketiga bank tersebut sangat baik untuk menyumbang ketersediaan finansial di sektor pangan. Masalahnya karena ide ini bersifat “sukarela” dalam kemasan sinergi BUMN maka realisasinya belum tentu sebaik apabila dikerjakan oleh Holding Company Pangan yang bersifat lebih permanen

Solusi lain yang bisa ditawarkan adalah percepatan implementasi konsep Sistem Resi Gudang (SRG) yang sedang digiatkan kembali oleh pemerintah. Meskipun UU tentang Sistem Resi Gudang sudah diterbitkan sejak 2006 namun implementasinya sangat lambat. Padahal fungsi SRG cukup penting dalam menjaga daya tahan petani dalam mengelola panen dan pembiayaan musim tanam berikutnya. SRG juga bisa dijadikan sebagai instrument derivative yang memungkinkan pihak berkepentingan seperti bank dan investor memutar kelebihan likuiditasnya seperti yang sudah dilakukan di Brazil. Permasalahan utama SRG tidak bisa berkembang cepat adalah terbatasnya jumlah gudang yang tersedia , sosialisasi yang dirasa kurang kepada petani, belum hidupnya pasar lelang komoditas , serta dukungan institusi keuangan bank yang belum optimal. Beberapa kelemahan seperti keterbatasan gudang dapat diatasi apabila kita dapat memanfaatkan gudang yang dimiliki BUMN seperti Pertani, SHS,BGR dengan lebih optimal. Demikian pula dengan adanya PP Nomor 1 tahun 2016 yang telah menunjuk lembaga penjaminan SRG,maka pihak berkepentingan seperti bank dan pemilik barang akan lebih percaya diri. Apabila skema SRG telah berkembang lebih baik maka efeknya akan terbentuk ketersediaan bahan pokok yang lebih mandiri. Sehingga diharapkan subsidi pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok dalam jangka panjang bisa dikurangi.

Penutup

Urgensi tentang perlunya lembaga yang lebih permanen dalam pengelolaan pangan seperti amanat UU No 18/2012 tentang pangan tentu diharapkan lebih cepat direalisir. Benchmark tentang lembaga pangan di negara lain seperti Food Corporation of India (FCI), China National Cereals Oils and Foodstuffs Import & Export Corporation (COFCO), dan beberapa Lembaga Pangan Asean seperti Padiberas Nasional (Bernas) Bhd. Malaysia, Vinafood II Viet Nam, National Food Authority (NFA) Filipina, Public Warehouse Organization (PWO) Thailand telah berhasil melakukan reformasi, baik internal maupun eksternal. Bahkan beberapa di antaranya semakin memfokuskan diri menjadi entitas perdagangan antar negara yang siap merambah pasar pangan dunia. BERNAS bahkan telah diprivatisasi dimana pada tahun 1997 telah listed di Kuala Lumpur Stock Exchange. Namun demikian fungsi utama BERNAS sebagai penjaga gawang ketersediaan komoditas pokok, pemrosesan serta distribusi tetap dipertahankan. Demikian pula FCI di India yang didirikan sejak tahun 1964 telah bertransformasi sebagai lembaga yang diminta tidak saja menjaga stabilitas pangan namun sekaligus melakukan kegiatan ekspor/import apabila memungkinkan.

Apabila Badan Otoritas Pangan ingin segera direalisasikan, maka opsi untuk merubah BULOG sebagai BUMN menjadi Badan Otoritas Pangan bisa dicoba. Paling tidak pengalaman mereka dalam pengelolaan pangan selama ini bisa menjadi bekal berharga dalam posisi baru mereka sebagai regulator dan policy maker.Keterbatasan dan kegagalan yang dialami Bulog selama ini bisa menjadi pembelajaran bagi pelaku industry pangan lainnya untuk tampil lebih baik. Impian kita seperti yang diinginkan Presiden Jokowi adalah ketersediaan pangan yang cukup dan harga yang terjangkau. Ayo kerja.