Strive to Global Champion

Listing Komodo Bond di Bursa Efek London Menunjukan Kepercayaan Investor Global

Berita

by redaksi

Listing  Komodo Bond di Bursa Efek London Menunjukan Kepercayaan Investor Global

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menghadiri sekaligus menjadi saksi pencatatan Komodo Bond, obligasi global berdenominasi rupiah PT Jasa Marga (Persero) tercatat di Bursa Efek London (LSE), Rabu 13/12/2017 pukul 08.00 waktu setempat.

Permintaan Komodo Bond tercatat mengalami kelebihan (oversubscribed) mendekati empat kali, yang sekaligus menjadi tonggak sejarah baru bagi pasar modal Indonesia. Komodo Bond senilai Rp 4 triliun ini merupakan surat utang dengan kupon tetap dengan imbalan 7,5% tanpa jaminan dan berjangka waktu tiga tahun dengan masa jatuh tempo pada 11 Desember 2020. Obligasi tersebut memperoleh peringkat Baa3 dari Moody`s dan BB+ dari S&P. Menteri Rini mengatakan infrastruktur merupakan salah satu sektor dengan peluang investasi yang menarik di Indonesia dan para investor tentunya akan mendapatkan keuntungan dengan berinvetasi di sektor tersebut. Komodo Bond juga memungkinkan para investor asing untuk mendiversifikasi protofolionya terutama dalam proyek-proyek infrastruktur dengan kualitas tinggi, katanya.

Ia mengatakan investor juga mendapatkan akses ke mata uang lokal dan hal ini memungkinkan untuk mendapatkan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan surat utang dolar Amerika Serikat. Di tengah kebutuhan pendanaan investasi yang sangat besar, penerbitan Komodo Bond merupakan sumber alternatif pendanaan terbaik bagi Jasa Marga, katanya.

Direktur Utama Jasa Marga Desy Arryani mengapresiasi partisipasi investor global dalam pencatatan perdana Komodo Bond ini. Transaksi ini menjadi batu loncatan bagi Jasa Marga dan membuka jalan bagi perusahaan Indonesia lainnya untuk menerbitkan produk serupa.

"Dengan rekor utang perusahaan yang bagus dan karakteristik pendapatan yang stabil, Jasa Marga berhasil memperoleh minat investor yang tinggi bahkan sebelum transaksi diumumkan," ujar Desy. Penerbitan produk surat utang global yang baru ini, menambah alternatif pendanaan Jasa Marga. Sebelumnya, perseroan sudah menerbitkan sekuritisasi berupa Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan penerbitan project bond awal tahun ini, yang juga merupakan jenis pertama di pasar modal Indonesia.


Chief Executive Officer LSE Nikhil Rathi mengatakan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dalam keanggotaan G20, Komodo Bond merupakan ujung tombak dan sejarah bagi Indonesia dalam rangka mendorong sumber-sumber pendanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur. Suksesnya pencatatan obligasi Jasa Marga dengan nama Komodo Bond pada pasar internasional ini mercerminkan dukungan LSE bagi perusahaan Indonesia. Ini juga dapat menarik minat investor global tanpa risiko nilai tukar mata uang asing.

Rathi mengungkapkan pihaknya berkomitmen membangun London sebagai pusat global dalam rangka mendorong sumber-sumber pendanaan dan peningkatan modal bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dalam denominasi Rupiah. Melalui LSE, perusahaan akan memperoleh manfaat dari proses pencatatan yang efisien dan berorientasi internasional.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai pencatatan surat utang global berbasis rupiah (Komodo Bond) di Bursa Efek London (London Stock Exchange) menunjukan kepercayaan investor dunia terhadap Indonesia. "Dengan sudah dicatatkannya Komodo Bond di London menunjukkan investor asing percaya terhadap perekonomian Indonesia," ujar Direktur BEI Samsul Hidayat Ia menambahkan bahwa dengan apresiasi dari investor asing terhadap Komodo Bond itu maka dapat mengurangi kendala pendanaan dalam melangsungkan pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

"Sentimen fundamental itu apa yang dilakukan pemerintah salah satunya dari sisi sektor infrastruktur, transporttasi, kesehatan, pendidikan serta energi. Itu merupakan faktor utama untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan, saat ini pemerintah sedang fokus pada sektor itu," katanya.

Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan bahwa pasar modal menjadi wadah alternatif bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Banyak regulasi yang sudah kami keluarkan untuk lebih membuat swasta nyaman dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Dalam hal pembiayaan, kami juga membangun beberapa skema pembiayaan, misalnya dengan Dinfra, aset efek beragun aset (EBA) dan lainnya. Jadi intinya kita ingin swasta lebih banyak berminat dalam pembiayaan infrastruktur dan sumber-sumber pembiayaan berjangka panjang yang bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur," katanya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pihak swasta diharapkan lebih fokus masuk ke bisnis infrastruktur. "Belum ada konglomerat yang bisnis intinya di infrastruktur, masih menjadi sampingan. Padahal, investasi infrastruktur menjanjikan," katanya. Menurut dia, saat ini kontribusi infrastruktur kepada Produk Domestik Bruto (PDB) baru sekira 38 persen, sementara rata-rata dunia mencapai 70 persen. Dengan demikian, peluang investasi di infrastruktur cukup menjanjikan.