Strive to Global Champion

Gagasan BUMN INC, Suatu Keniscayaan

Editorial

by redaksi

Gagasan BUMN INC, Suatu Keniscayaan

Holding Company. Begitulah cetusan Presiden Jokowi pada pertengahan Mei 2015 lalu saat bertemu ratusan CEO BUMN. Presiden menyatakan perlunya percepatan dalam pembentukan holding company BUMN sebagai suatu cara untuk meningkatkan daya saing. Gagasan ini tentu bukan suatu hal baru karena sudah didengungkan sejak akhir era tahun 1990 an, namun tidak terlalu mulus dalam implementasinya. Beberapa pemerintahan berganti, namun belum ada yang secara revolusioner merealisasikan gagasan tersebut.

Malaysia keliatan selangkah lebih maju karena berangkat dari titik yang sama dengan Indonesia untuk mereformasi BUMN dan saat ini telah berhasil merealisasikan Khazanah Group sebagai super holding company (SHC) yang berdaya saing. Singapura lebih maju lagi karena Temasek Group sudah didirikan sejak 1974 dan saat ini memiliki sekitar 100 anak perusahaan yang beroperasi di Asia, Amerika dan Eropa. Temasek telah bertransformasi menjadi Sovereign Wealth Funds (SWF) yaitu kendaraan investasi milik pemerintah yang dioperasikan secara global.Sebagai SWF maka Temasek bertanggung jawab mencari peluang investasi paling menguntungkan di seluruh dunia.Karenanya Temasek memiliki portfolio bisnis di luar negaranya dalam jumlah yang signifikan.

Timbul pertanyaan seberapa jauh kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional ?seberapa besar potensinya? kenapa kinerja BUMN di Indonesia secara garis besar kalah dengan BUMN yang ada di Singapura atau Malaysia ? Jawabannya bisa bermacam-macam, namun salah satu yang membedakan adalah BUMN di negara tetangga dikelola secara professional di bawah bendera SHC, sementara BUMN di Indonesia masih di bawah pengendalian Kantor Kementerian BUMN sebagai "superholding company". Tentu dimensi pengelolaan holding BUMN akan berbeda diantara keduanya.

Pengelolaan BUMN Saat ini

Berdasarkan laporan pada akhir tahun 2013, total penjualan dari 140 BUMN mencapai Rp 1.775 trilyun ternyata hampir 90% disumbangkan oleh 25 BUMN.Artinya terjadi Pareto condition. Total aset pada 2013 diperkirakan mencapai sekitar Rp 4,000 trilyun namun kemampuan menciptakan laba relative rendah, yaitu sekitar Rp 151 trilyun. Kontribusi pajak tahun 2013 sekitar Rp 120 trilyun dan pembayaran dividen sebesar Rp 40 trilyun (dimana Kontribusi Pertamina dan PLN hampir 34%, BUMN Tbk 44% dan BUMN lainnya 22%). Angka-angka ini menunjukkan bahwa kemampuan keseluruhan BUMN dalam pengelolaan aset (produktivitas) relatif rendah, demikian pula kemampuan untuk menciptakan laba juga rendah.

Kesulitan dalam pengelolaan BUMN sehingga menghasilkan kinerja rendah juga diduga karena banyaknya peraturan/UU yang mengekang kecepatan pengambilan keputusan dalam bisnis yang sangat dinamik. Saat ini dunia usaha swasta hanya tunduk pada UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal dan UU Sektoral. Sementara pengelola BUMN harus tunduk bukan saja pada 3 UU tersebut namun juga pada UU tentang Keuangan Negara dan beberapa PP yang mengatur tentang : privatisasi BUMN, PMN, penggabungan& peleburan BUMN dan lainnya. Artinya misalkan untuk melakukan proses likuidasi BUMN, maka pengurusan untuk likuidasi BUMN gurem akan sama rumitnya dengan likuidasi BUMN yang skalanya jauh lebih besar. Status aset BUMN sebagai barang milik negara (BMN) juga membuat keputusan disposal aset menjadi rumit dan memakan waktu panjang.

Pada masa kabinet reformasi Presiden Habibie pada tahun 1999 sebetulnya telah dikeluarkan master plan pengembangan BUMN yang dibuat konsultan Mckinsey. Berdasarkan master plan tersebut maka pengelolaan BUMN akan dikelompokkan pada beberapa holding company dalam rangka menciptakan value creation. Pengelompokan BUMN ini meliputi kelompok jasa keuangan, kelompok pertanian-perkebunan, kelompok infrastruktur, kelompok industri strategis, serta beberapa kelompok bisnis lainnya. Namun seiring dengan pergantian kabinet maka program ini seperti jalan di tempat. Sudah berlalu hampir 3 kali pemerintahan namun Holding Company baru berjalan untuk kelompok Pupuk dan Semen.Di akhir Pemerintahan Presiden SBY jilid 2 baru disetujui lagi untuk segera dioperasionalkan holding BUMN kelompok pertanian.Sungguh perkembangan yang lambat.

Benchmark yang dilakukan LMFEUI di Khazanah dan Temasek menunjukkan bahwa kemandirian pengelolaan SHC cukup menentukan dalam keberhasilan perusahaan. Prinsip GCG diterapkan secara optimal.Chairman Khazanah bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri sehingga intervensi pihak lain terutama dari kalangan politik dapat diminimalisir. Demikian pula di Temasek,peran pemerintah adalah sebagai regulator dan melepaskan sepenuhnya pengelolaan bisnis kepada Group Temasek. Bahkan di internal Temasek Holding pun pendelegasian wewenang kepada anak perusahaan (subsidiary) sangat jelas. Rencana investasi anak perusahaan seperti Singapore Airlines tidak memerlukan persetujuan Holding Temasek, apalagi dari pemerintah dan parlemen. Kontrol Pemerintah terhadap Temasek dilakukan dalam pemilihan dan penempatan orang dalam posisi pimpinan (CEO) di Temasek Group.

Gagasan BUMN Inc

Gagasan BUMN Inc sebetulnya bisa ditarik ke belakang dalam gagasan yang lebih luas yaitu Indonesia Inc yang dicetuskan Sayidiman Suryohadiprojo (Mantan Dubes RI di Jepang, 1970 an).Gagasan ini pada intinya menghendaki penciptaan sinergi antar unsur pemerintah dan korporasi dalam pembangunan ekonomi yang terintegrasi. Dalam kasus Jepang, pembentukan Japan Inc didorong oleh Keiretsu yang dimotori the big six (Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, Daichi, Sanwa, Fuyo ) dan didukung oleh ribuan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan bahan baku, pendanaan, penjaminan, pemasaran, distribusi dan transportasi. Mereka terikat dalam kepemilikan yang saling terkait (interlocking ownership) sehingga integrasi bisnis dapat dijalankan.Dalam operasinya sinergi bisnis yang tercipta dalam Keiretsu dikoordinasikan oleh 4 trading house besar (sogo sosha) yang bertindak sebagai operator bisnis.

Apakah mungkin BUMN Inc sebagai cikal bakal Indonesia Inc dapat direalisir di Indonesia? Potensinya tentu sangat besar.Pertamina dan PLN sudah tercatat pada Fortune Global 500 tahun 2014 pada urutan ke 123 dan 477. Total aset keseluruhan BUMN pada akhir 2013 mencapai lebih dari Rp 4.000 trilyun. Aset ini belum seluruhnya diutilisasikan secara optimal karena sinergi BUMN belum dijalankan secara optimal.Sebagai ilustrasi potensi yang ada dalam kelompok BUMN Logistik. Berdasarkan laporan logistic performance index (LPI) 2014 yang diukur dari aspek: infrastruktur, international shipment, logistic services, posisi Indonesia adalah nomor 53 dari 160 negara. Posisi ini kalah dari peringkat Singapura, Malaysia atau Thailand. Padahal menurut laporan SCI 2014, potensi seluruh BUMN Logistik hampir mencapai Rp 153 trilyun dan mencakup BUMN transportasi (darat, laut, udara), pergudangan, kawasan industri, pelabuhan, bandara, serta pengelola jalan tol. Potensi BUMN sektor logistik adalah karena kepemilikan infrastruktur, fasilitas dan layanan (pergudangan, transportasi, depo peti kemas). Apabila potensi sinergi ini dapat diimplementasikan maka penurunan biaya logistik nasional bisa diwujudkan sehingga daya saing ekonomi dapat ditingkatkan. Pertanyaan kenapa hal tersebut belum dapat terwujud ? Jawabannya adalah ego sektoral yang masih dominan, persaingan diantara BUMN terkadang masih berjalan tidak sehat dan cenderung saling menjatuhkan. Meskipun Menteri BUMN era Dahlan Iskan sudah mengkampanyekan masalah ini secara intensif, namun belum keliatan dampak yang signifikan di lapangan.

Bagaimana pembenahan BUMN harus dijalankan untuk mewujudkan BUMN Inc? Langkah pertama tentunya adalah pembenahan kembali konfigurasi BUMN yang dikelola. Apakah pemerintah masih harus bersikeras mengelola 147 BUMN dengan span of control yang sangat luas atau cukup fokus kepada pengelolaan 25 BUMN terbesar saja ? Perlu dipikirkan kembali opsi untuk mengelompokkan semua BUMN komersial dalam SHC dan memisahkan mereka dari BUMN yang memiliki kewajiban untuk menjalankan PSO. Untuk BUMN yang sudah “kehilangan” fungsi strategisnya seperti industri perhotelan (HII-Natour), trading (BUMN Niaga), atau BUMN ‘gurem” lainnya mungkin perlu dipikirkan opsi untuk likuidasi atau bergabung (merger) dengan BUMN yang lebih besar. Fokus pengelolaan BUMN ini akan mempermudah proses sinergi BUMN melalui pembentukan beberapa holding company yang relevan.

Langkah kedua,pembenahan dari segi kualitas SDM. Harus lebih banyak SDM professional direkrut sebagai pengelola BUMN.Contoh keberhasilan restrukturisasi PT KAI di bawah kepemimpinan Jonan bisa dijadikan acuan.Artinya pengalaman pengelolaan korporasi swasta bisa ditularkan untuk memperbaiki kualitas pegawai BUMN. Hal seperti ini juga diterapkan baik di Khazanah maupun Temasek. Proses seleksi pimpinan BUMN melalui fit & proper test yang ketat harus terus dipertahankan untuk mendapatkan kader pimpinan terbaik. Demikian pula proses cross-breeding diantara BUMN seyogyanya dipertahankan sehingga the best talent dari BUMN dapat dipertahankan.
Langkah ketiga, upaya meningkatkan lebih banyak BUMN go public untuk meningkatkan kapasitas modal dan menjaga praktek GCG dijalankan secara lebih optimal. Untuk percepatan proses ini maka mekanisme kerja di komite privatisasi dapat diperbaiki sehingga proses go public dapat dipercepat. Efek positif akan menular juga kepada peningkatan kapitalisasi Bursa Indonesia dan efek likuiditas bursa.

Apabila langkah-langkah penyehatan BUMN, perbaikan kualitas SDM dan akses kepada pasar modal dapat dipercepat maka keinginan mewujudkan BUMN Inc secara perlahan mungkin dapat diimplementasikan. Paling tidak pengelolaan BUMN akan lebih fokus pada beberapa holding company saja yang akan memudahkan terciptanya sinergi melalui value creation dan didukung oleh SDM yang memadai.BUMN Inc bisa menjadi partner yang sepadan untuk konglomerasi swasta dalam menjalankan bisnis. Sungguh ideal apabila kemudian BUMN Inc dan swasta yang berdaya saing bisa saling bekerjasama mewujudkan Indonesia Inc. Pendapat Porter yang dituangkan dalam konsep Porter’s diamond of National Advantage model menyatakan bahwa daya saing bangsa ditentukan bukan lagi oleh faktor klasik ( sumberdaya alam, populasi,tanah, tenaga kerja ) tetapi akan digantikan oleh faktor seperti skilled labor, strong technology, government support dan faktor budaya. BUMN Inc yang kuat akan bisa membawa negara ini sebagai negara yang kompetitif dan bukan sekedar bangsa consumer, sehingga era ASEAN Connectivity dapat dimanfaatkan secara optimal.

(TP)