Strive to Global Champion

Quo Vadiz Governance BUMN

Editorial

by redaksi

Quo Vadiz Governance BUMN

Paruh pertama tahun 2017 ini keliatannya BUMN panen kado "pahit". Setelah terkuak kasus dugaan patgulipat suap mantan Dirut PT GIA (Tbk) yang dibongkar KPK berkat laporan intelejen Inggris, maka kemudian menyusul OTT pihak KPK terhadap beberapa pimpinan puncak PT PAL (Persero) terkait proses penjualan kapal perang ke Filipina. Masih belum hilang kekagetan tersebut, maka awal Mei 2017 ini public dikagetkan dengan pengumuman KPK yang menetapkan mantan Dirut PT Jasindo (Persero) sebagai Tersangka kasus korupsi konsorsium asuransi atas penutupan risiko di sector migas.

Rentetan peristiwa itu terlihat kontras karena upaya Kementerian BUMN untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sudah diagungkan sejak awal tahun 2000 an. Kewajiban BUMN untuk menerapkan GCG diatur dengan Kepmen BUMN No 117/2002. Kewajiban menjalankan GCG bagi BUMN Tbk lebih diperkuat dengan ketentuan pasar modal yang mewajibkan disclosure dan transparency bagi Emiten. Berbagai program edukasi, benchmarking study, kerjasama supervise KPK-BUMN,serta lomba best of GCG Companies sudah kerap dilakukan, namun dengan terungkapnya kasus korupsi yang terjadi berturutan telah menyirnakan kepercayaan publik.

Tampaknya kredo GCG hanya sebatas "lipstick" saja buat sebagian BUMN. Secara eksplisit mereka menyatakan compliance atas aturan ini dengan menetapkan charter GCG di setiap perusahaan, namun dalam implementasinya aturan tersebut hanya sebatas untuk dicatat tanpa perlu diimplementasikan. Fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap Dewan Direksi kelihatan mandul,meskipun mereka sudah dibantu oleh berbagai macam expert yang tergabung dalam Komite Audit, Komisi Risk Management, bahkan ada Komite GCG juga.

Pelanggaran atas governance ini kelihatannya didasari atas rendahnya kesadaran atas pentingnya implementasi GCG terhadap kinerja perusahaan. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan Abravanel (2006) menunjukan perusahaan public yang menerapkan GCG dengan baik akan mendapatkan harga premium dari investor sampai dengan 20%. Namun implementasi governance yang buruk akan langsung dihukum investor seperti yang terjadi pada kasus Enron (2001). Masih kurangnya Kesadaran korporasi Indonesia akan pentingnya GCG ini juga tercermin dari ASEAN GCG Scorecard tahun 2015 dimana Indonesia hanya menempatkan 2 perusahaan, yaitu Bank CIMB Niaga Tbk (urutan 29) dan PT Bank Danamon Tbk (urutan 30) dalam 50 besar perusahaan Tbk terbaik di ASEAN.

Dalam kesimpulan atas ASEAN GCG Report 2013-2014, dinyatakan bahwa kelemahan korporasi Indonesia terutama pada pilar Disclosure dan Transparancy adalah: masih terbatasnya jumlah komisaris independen, kurangnya tenaga ahli independen di Komite Nominasi & Remunerasi , pemilihan BOC dan BOD dianggap masih memiliki kelemahan, lemahnya disclosure atas insider trading, serta kelemahan pada disclosure konstitusi perusahaan. Kelemahan tersebut kelihatannya masih kedodoran untuk diperbaiki, sehingga kejadian terungkapnya korupsi BUMN menjadi gunung es dari struktur GCG yang rapuh.

Perbaikan struktural tampaknya harus dilakukan Kementerian BUMN untuk menegakkan kembali compliance atas GCG oleh seluruh lapisan BUMN. Kesadaran harus difokuskan bukan hanya kepatuhan atas prinsip GCG secara formal, tetapi lebih pada kesadaran pentingnya implementasi GCG dalam meningkatkan value perusahaan. Perbaikan ini harus dimulai dari awal rekrutmen BOD/BOC yang melalui proses Fit & Proper yang ketat, perlunya memasukan tenaga segar dari sector swasta yang berpengalaman dan punya integritas (case Robby Johan-Bank Mandiri dan Ignasius Jonan - KAI), sistem kerja yang semakin transparan dan efisien (e-procurement), serta empowering fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Perlu dicari profil Dewan Komisaris yang kuat dan berpengalaman, bukan sekedar diisi tenaga sekedarnya yang bisa duduk karena "koneksi" dengan pusat kekuasaan.