Strive to Global Champion

Gagasan Empowering UMKM Indonesia

Editorial

by redaksi

Gagasan Empowering  UMKM Indonesia

Feasible but not bankable. Itulah ciri UMKM di banyak negara di dunia . Di Indonesia fenomena tersebut juga terjadi. Meskipun jumlahnya dominan sebagai pelaku usaha (lebih dari 90 % ) dan kontribusi UMKM terhadap PDB 2013 sebesar 60,34% , namun perhatian dari sector keuangan (perbankan) untuk urusan penyaluran kredit relatif kecil. Permodalan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM. Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu kendala yang dihadapi UMKM adalah rendahnya akses pendanaan. Data kredit UMKM, yang bersumber dari BI mengalami perubahan pada tahun 2017. Data UMKM adalah data kredit yang disalurkan kepada UMKM dengan tujuan untuk digunakan membiayai kegiatan produktif atau modal kerja. Data BI menunjukkan, posisi kredit UMKM hingga tahun 2016 adalah Rp 900.3 triliun atau dapat dikatakan menyumbang sekitar 20% dari posisi kredit nasional.

Data di atas menunjukkan bahwa baku kredit perbankan di Indonesia, meskipun bergerak naik untuk alokasi ke UMKM namun masih dalam proporsi yang kecil. Dibutuhkan lebih banyak keberpihakan sektor keuangan dalam membantu akses permodalan ke UMKM.

Di negara lain yang sudah lebih maju , pembiayaan UMKM tidak saja menyandarkan diri kepada alokasi budget dari negara, namun juga bisa didorong oleh komunitas dunia usaha secara lebih luas. Cerita keberhasilan startup company seperti Facebook, Microsoft, Apple didorong karena berkembangnya industri modal ventura. Ada keberpihakan pengusaha besar atas potensi perusahaan rintisan dengan model simbiosis mutualistik.

Dalam era digital economy saat ini, fungsi intermediary bank juga secara perlahan sudah mulai digantikan financial application (FinTech) yang memudahkan mobilisasi dana dari pihak surplus dana dan pihak butuh dana (peer to peer lending). Hal ini memungkinkan terobosan pendanaan bagi sector UMKM. Apalagi model pembiayaan ini di Indonesia sudah diakui resmi oleh OJK.

Namun peran serta pihak swasta di luar negara pasti tidak akan cukup, sehingga dibutuhkan intervensi negara dalam bentuk KUR .

Berdasarkan data Komite Kebijakan Program KUR, sejak tahun 2007 sampai November 2014 total dana KUR yang disalurkan tercatat sebanyak Rp 175,168 triliun. Tahun 2016, pemerintah menaikkan target dengan angka yang cukup tinggi, yaitu Rp 120 triliun.

Problem KUR yang harus dibenahi adalah bagaimana upaya peningkatan kapabilitas UMKM setelah dana disalurkan. Banyak cerita ketidakberhasilan KUR karena aliran dana tidak disertai dengan pendampingan buat peningkatan kualitas UMKM tersebut. Meskipun sudah ada lembaga pendamping seperti PNM, namun efeknya belum signifikan karena belum terintegrasi dengan program pemberdayaan UMKM yang dimiliki K/L lainnya serta PKBL dari BUMN. Demikian juga fasilitas pemeringkatan (rating) dan penjaminan kredit tidak cukup untuk meningkatkan percepatan daya saing UMKM Justru poin strategis dari usaha kecil-menengah adalah peningkatan kapabilitas SDM nya . Jadi perlu upaya terus menerus dari semua pihak terkait agar fokus pengembangan SDM ditingkatkan. Perlu ada leading institution yang kuat yang mampu menjadi orkestrator untuk men-sinergikan semua K/L dalam focus pemberdayaan usaha mikro/kecil-menegah , sehingga dapat menghindarkan duplikasi program.

Dalam kasus industri penjaminan maka model pengelolaan perusahaan penjaminan di Korea atau Jepang sangat potensial untuk bisa dilakukan di Indonesia. BUMN seperti Perum Jamkrindo tidak bisa lagi KPI nya diukur dari aspek finansial semata seperti seberapa jauh sumbangan keuntungan (dividen) bagi negara . Namun lebih penting bagaimana Jamkrindo dapat meningkatkan kualitas usaha mikro-kecil , berapa banyak perusahaan skala mikro-kecil yang naik kelas menjadi perusahaan skala menengah dan seterusnya menjadi perusahaan besar. Dengan tambahan KPI seperti ini maka diharapkan peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM bisa lebih baik.

Dalam konteks sinergi BUMN yang lebih luas, mungkin gagasan untuk membuat satu holding BUMN yang fokus pada pemberdayaan UMKM bisa dipertimbangkan. Misal penyalur kredit bisa difokuskan pada BRI , fungsi pemberdayaan bisnis diserahkan pada PMN, alternative pendanaan lewat skema ventura dipusatkan di Bahana Ventura , fungsi penjaminan dilakukan oleh Jamkrindo dan Askrindo, serta fungsi pemeringkatan dikerjakan oleh Pefindo. Dengan holding ini maka value creation bisa terjadi dengan spesialisasi yang dimiliki masing-masing BUMN dan menghindarkan duplikasi program. Kalau selama ini mereka bekerja seolah dalam "silo-silo" yang terpisah ,maka dengan holding BUMN sector UMKM ini diharapkan dapat menjadi integrator yang efektif.

Saatnya paradigma pengelolaan dan pembinaan UMKM diubah menuju arah yang lebih maju dan progresif. Memposisikan pembinaan UMKM dengan pola "business as usual" sudah kuno dan membahayakan posisi daya saing negara. Better late than never.


(OMR/TP)