Strive to Global Champion

Indonesia Incorporated (lagi) - Keniscayaan Sinergi BUMN dan Swasta

Editorial

by redaksi

Indonesia Incorporated (lagi) - Keniscayaan Sinergi BUMN dan Swasta

Perdebatan soal peran BUMN dalam pembangunan di Indonesia sedang menjadi isyu hangat setelah pidato Ketua Umum KADIN di Oktober 2017 yang menyatakan peran BUMN yang terlalu dominan dalam perekonomian saat ini dan cenderung "mematikan" bisnis kecil dan menengah pihak Swasta. Sebelumnya dalam kunjungan Jim Yong Kim, Presiden Bank Dunia ke Jakarta pada Juli 2017, menyarankan pada pemerintah Indonesia agar mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dan mengurangi dominasi BUMN dalam perekonomian nasional.

Perdebatan terus berlangsung dan cenderung menjadi counterproductive. Masing-masing pihak bersikukuh atas pendapatnya dan seperti tidak menemukan jalan kompromis yang menguntungkan negara ini. Padahal contoh di China, Singapura menunjukkan bahwa sinergi BUMN dan swasta mampu menggerakan ekonomi negara. Konglomerasi BUMN di China (PetroChina-Sinopec-etc) tumbuh bersamaan dengan Alibaba-Tenchen dan lain-lain. China Incorporated ditunjang sinergi diantara BUMN dan Swasta.

Gagasan Indonesia Incorporated sebenarnya juga sudah lama didengungkan. Intinya bagaimana seluruh kekuatan ekonomi bangsa, baik yang dikuasai BUMN maupun Swasta bisa bersama-sama bersinergi dan meningkatkan daya saing di kancah global. Dalam implementasinya mungkin masih terjadi perbedaan visi, disharmonisasi regulasi, kurangnya koordinasi antar sector, serta penyebab lainnya yang harus dipecahkan.

Berdasarkan survey PwC (2017) yang berjudul "The Long View, How will the global economic order change by 2050", posisi perekonomian Indonesia tahun 2016 berada di peringkat 8 dengan total produk domestik bruto (GDP) US$3028 miliar. Indonesia akan berada di peringkat 5 di tahun 2030 dengan estimasi nilai GDP US$5.424 miliar dan naik menjadi di peringkat 4 di tahun 2050 dengan estimasi nilai GDP US$10.502 miliar berdasarkan nilai GDP dengan metode perhitungan Purchasing Power Parity (PPP). Posisi tersebut akan menjadikan Indonesia dengan perekonomian big emerging market mengingat posisi Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terkuat di Asia Tenggara.

Prediksi ini bisa tercapai kalau dunia usaha bisa bersinergi memanfaatkan pasar domestic yang besar dan sekaligus mampu bersaing di pasar global. Gagasan Indonesia Incorporated bisa segera dijalankan dengan komitmen dari semua pihak untuk bersatu menumbuhkan daya saing bangsa. Meniru pada model Japan Inc, China Inc semestinya dunia usaha Indonesia berpotensi bergerak lebih maju.

Japan Inc bergerak menggurita dan menguasai perekonomian dunia berkat kerjasama ekonomi seluruh kekuatan ekonomi di semua sector dan pada semua level. Sogo Shosa (konglomerasi Jepang) memadukan kekuatan dan kompetensi sector pada semua level, termasuk UMKM dan membentuk trading house sebagai sarana untuk bersaing secara global. Mitsubishi, Toyota, Daiwa, Sumitomo adalah sebagian contoh Sogo Shosa yang telah berperan besar dalam meningkatkan daya saing Jepang. Dalam konteks di Indonesia, misalnya kelompok ASTRA yang banyak bekerjasama dengan kelompok usaha Jepang, telah mengambil sebagian pola Sogo Shosa dengan melakukan linkage dengan sector UKM sebagai bagian dari global supply chain mereka. Dengan dukungan ASTRA dalam bentuk akses pasar, bantuan kapabilitas teknikal,serta akses pembiayaan maka UKM yang dibina dapat tumbuh semakin baik.

Pemerintah sudah mencoba berbagai cara dalam mensinergikan seluruh potensi dunia usaha ini. Program bantuan KUR, PKBL, serta peningkatan kapabilitas SDM dan teknikal sudah dilakukan, namun hasilnya belum optimal. Salah satu kelemahannya adalah kemampuan integrasi yang kurang optimal dengan kebutuhan pemain besar. Artinya master plan yang sudah pernah dibuat dengan model Pohon Industri hanya tampak indah di tataran konsep, namun agak kedodoran saat diimplementasikan. Apalagi kemudian kelompok usaha konglomerasi BUMN dianggap "terlalu rakus" dengan membentuk ratusan anak/cucu perusahaan yang terkadang masuk ke sector yang sudah menjadi domain sector UKM.

Indonesia Inc bisa segera dioperasikan bila ada kemauan dari dunia usaha untuk bersatu dan dukungan pemerintah yang optimal. Berbagai model insentif dan regulasi bisa ditetapkan pemerintah mendorong hal tersebut. Diantaranya pemangkasan birokrasi dan deregulasi. Presiden dalam acara Rembug Nasional 2017 menyebutkan ada 42,000 aturan/regulasi dari Pusat sampai Daerah, punya potensi duplikasi dan bertentangan satu dengan yang lain. Apabila bisa dibuat ringkas dan efisien, maka diharapkan daya saing dunia usaha bisa meningkat. Kerjasama BUMN-Swasta bisa diwujudkan karena ada advantage yang bisa diraih bersama. Intinya value creation dunia usaha bisa tercapai, mengurangi duplikasi dan inefisiensi serta secara bersamaan memompa potensi pendapatan karena daya saing yang meningkat.

En marche.


(TP)