Memangkas Tujuh Ratus BUMN, Menyisakan yang Berarti
BUMNINC.COM I Ada satu kalimat Presiden Prabowo Subianto yang, bila dibaca cepat, terdengar seperti angka belaka. Namun, bila direnungkan, sebenarnya itu adalah pernyataan paling jujur tentang penyakit lama perusahaan pelat merah kita. “Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah,” ucapnya saat menutup Munas Alim Ulama NU di Bangkalan, akhir Juni lalu. Presiden mengaku terkejut menemukan ada lebih dari seribu entitas BUMN beroperasi—banyak di antaranya tidak menghasilkan untung, melainkan menjadi beban anggaran negara.
Angka itu memang mengagetkan. Tetapi sebelum kita ikut terkejut, mari luruskan dulu apa yang sebenarnya akan terjadi supaya tidak terjadi salah paham di masyarakat.
Bukan “Membunuh” 700 Perusahaan
Frasa “menutup 700 BUMN” terdengar seperti gelombang likuidasi massal—ratusan pabrik gulung tikar, ribuan papan nama dicopot. Realitasnya jauh lebih teknis dan, sejujurnya, jauh lebih masuk akal.
Dari total 1.077 entitas, per Juni 2026 sudah sekitar 258 yang dikonsolidasi, dan target akhirnya mengerucut ke kisaran 200–300 entitas. Artinya, yang “hilang” dari 1.077 menuju sekitar 250 itu sebagian besar bukan perusahaan yang dimatikan, melainkan anak-cucu usaha yang dilebur ke induknya, digabung dengan saudara sektornya, dijual, atau memang dibubarkan karena sudah tak bernyawa. Likuidasi murni hanyalah salah satu dari empat skema—bersama konsolidasi, restrukturisasi, dan divestasi.
Jadi, ketika seorang Kepala BP BUMN menyebut 180 hingga 216 perusahaan sudah “ditata”, itu mencakup semua skema tadi, bukan 216 perusahaan yang dikubur. Pembedaan (distinction) ini penting karena tanpanya publik membayangkan tragedi, padahal yang sedang berlangsung adalah operasi penyederhanaan struktur.
Dan struktur itulah biang keroknya. Persoalan terbesar BUMN kita selama ini bukan semata satu-dua perusahaan rugi, melainkan pelapisan (layering)—induk punya anak, anak punya cucu, cucu punya cicit. Setiap lapis menambah jajaran direksi dan komisaris yang harus dibiayai, menambah transaksi antarperusahaan yang sulit diawasi, dan menambah titik gelap tempat inefisiensi serta rente bersembunyi. Inefisiensi dari rantai berlapis ini ditaksir mencapai sekitar Rp30 triliun, sementara potensi penghematan dari perampingan menyeluruh disebut bisa mencapai Rp50 triliun per tahun. Itu bukan angka kosong: penggabungan subholding di lingkungan Pertamina saja menghasilkan efisiensi sekitar 600–700 juta dolar AS.
Hukum Pareto yang Tak Terbantahkan
Bagi siapa pun yang pernah membedah neraca BUMN, perintah Presiden ini berpijak pada kenyataan yang sulit dibantah: sebagian besar nilai diciptakan oleh segelintir raksasa, sementara ekor panjang entitas justru menggerus. Intinya, blue chips BUMN menjadi aktor yang mendominasi kinerja hampir keseluruhan BUMN.
Lihatlah rapor tahun buku 2025–2026. Pertamina, MIND ID, Himpunan Bank Negara (Himbara), Telkom, dan Pupuk Indonesia menyumbang porsi laba yang dominan. MIND ID saja membukukan laba bersih sekitar Rp29,9 triliun. Empat bank Himbara secara kolektif mencetak laba ratusan triliun. Di seberangnya, sekitar 52 persen BUMN masih merugi, dengan total kerugian menyentuh kisaran Rp20 triliun.
Inilah hukum Pareto dalam bentuk paling telanjang: sedikit yang menanggung banyak, banyak yang membebani sedikit. Mengonsolidasi BUMN dengan kinerja kurang bagus, secara prinsip, adalah keputusan yang benar. Langkah ini membebaskan manajemen induk untuk fokus pada bisnis inti—prinsip yang sejak lama kita yakini sebagai fondasi BUMN yang sehat.
Maka pertanyaannya bukan lagi apakah perampingan perlu dilakukan. Itu sudah selesai diperdebatkan. Pertanyaan yang sesungguhnya—dan yang akan menentukan apakah kebijakan ini menjadi prestasi atau bencana—adalah bagaimana dan secepat apa transformasi tadi terjadi di BUMN.
Empat Kuadran, Empat Obat
Di sinilah BUMN INC. ingin menawarkan cara berpikir yang, menurut hemat kami, harus menjadi kompas Danantara: jangan perlakukan semua entitas dengan satu obat.
Bayangkan sebuah matriks sederhana dengan dua sumbu. Sumbu mendatar: sehat atau sakit secara keuangan. Sumbu tegak: strategis atau tidak bagi kepentingan negara. Dari sini lahir empat kuadran, dan masing-masing menuntut perlakuan yang berbeda.
Kuadran pertama: strategis dan sehat. Inilah jangkar negara: Pertamina, MIND ID, Himbara, Telkom, PLN, dan Pupuk Indonesia. Mereka tidak untuk dipangkas, melainkan diperkuat dan dijadikan induk holding sekaligus mesin dividen. Satu catatan: sebagian “kesehatan” mereka tahun ini ditopang berkah harga komoditas global akibat krisis geopolitik—Pupuk dan MIND ID menikmati windfall harga. Maka pertanyaan pengawasannya: berapa laba yang tersisa bila harga komoditas turun 20 persen? Jawaban itulah ukuran kematangan sejati, bukan nominal laba hari ini.
Kuadran kedua: strategis tetapi sakit. Ini kuadran paling berbahaya dan paling menuntut kesabaran. Contohnya Krakatau Steel dan Perumnas yang menanggung beban utang di atas Rp5 triliun. Mereka penting bagi negara, tetapi neracanya sakit. Godaan terbesar adalah menggabungkan mereka cepat-cepat ke perusahaan sehat agar “angka entitas” turun. Justru di sinilah kami mengingatkan: BUMN sakit yang akan dikonsolidasi harus direstrukturisasi keuangannya lebih dulu. Tanpa itu, ia menjadi virus yang menulari perusahaan sehat yang menerimanya. Bersihkan dulu, baru gabung—clean-up first, bukan merger absorpsi membabi buta.
Kuadran ketiga: sehat tetapi non-inti. Entitas yang menguntungkan tetapi bukan bisnis inti: aset hotel dan properti, unit perdagangan seperti Rajawali Nusindo, kawasan industri di luar fokus, atau unit jasa keuangan kecil. Untuk mereka, jalan terbaik bukan dipertahankan karena sayang, melainkan dilepas melalui divestasi, IPO, atau spin-off untuk merealisasikan nilai dan memfokuskan modal ke inti.
Kuadran keempat: non-inti dan sakit. Di sinilah perintah Presiden paling tepat sasaran dan tak terbantahkan. PT INTI yang kini dikaji penutupannya, Djakarta Lloyd yang bermasalah, serta nama-nama yang lebih dulu dibubarkan seperti Merpati Nusantara Airlines, Kertas Kraft Aceh, Iglas, Kertas Padalarang, dan beberapa lainnya. Untuk kategori ini, perlu sikap jelas: jangan dibiarkan menjadi beban berkepanjangan. Tutup dengan tertib dan sesuai aturan.
Kesalahan paling fatal yang bisa dilakukan Danantara adalah mencampuradukkan kuadran kuning dengan kuadran merah—menutup atau menggabungkan paksa entitas strategis yang sebenarnya masih bisa disembuhkan, hanya karena ia kebetulan sedang merugi. Likuidasi untuk yang merah; penyembuhan untuk yang kuning; pelepasan untuk yang biru; penguatan untuk yang hijau. Itulah obat yang diharapkan dapat memulihkan perusahaan negara secara bertahap.
Pelajaran dari BUMN yang Sudah Ditutup
Sejarah, untungnya, sudah memberi kita laboratorium. Perampingan ala Presiden Prabowo bukan barang baru—ini merupakan akselerasi dramatis dari proses yang dirintis di era Menteri Erick Thohir, yang pada penghujung 2023 resmi membubarkan tujuh BUMN: Merpati Nusantara Airlines, Kertas Leces, Istaka Karya, Industri Sandang Nusantara, Industri Gelas (Iglas), Kertas Kraft Aceh, dan PANN.
Ketujuhnya, bila kita tempatkan di matriks tadi, jatuh persis di kuadran merah—sakit dan tak lagi strategis. Merpati sudah berhenti mengudara sejak 2014 dengan akumulasi kerugian menembus Rp8,78 triliun dan ekuitas negatif Rp6,77 triliun. Iglas, yang dulu memasok hampir separuh kapasitasnya untuk botol Coca-Cola, rontok ketika dunia beralih ke plastik. PANN, perusahaan pembiayaan kapal, malah melenceng ke bisnis perhotelan—sebuah pelajaran klasik tentang BUMN yang kehilangan fokus.
Tetapi dua nama menyimpan pelajaran termahal: Kertas Kraft Aceh dan Kertas Leces. Sebelum akhirnya dibubarkan, negara sempat menggelontorkan dana talangan dan restrukturisasi miliaran rupiah untuk “merawat” mereka—KKA saja menerima talangan Rp51,34 miliar dan pinjaman restrukturisasi Rp141,61 miliar. Hasilnya? Tetap dibubarkan. Uang negara menguap untuk menunda penutupan BUMN yang tak terhindarkan.
Inilah peringatan yang harus dipegang Danantara: ketika sebuah entitas sudah benar-benar di kuadran merah, menunda keputusan dengan suntikan modal bukan kebaikan, melainkan pemborosan. Namun—dan ini sisi lain mata uang yang sama—pelajaran ini tidak boleh dipakai untuk membenarkan penutupan tergesa-gesa atas entitas kuadran kuning. KKA pantas ditutup karena ia sudah kehilangan fungsi strategis, bukan semata karena ia merugi. Bedanya tipis, tetapi menentukan.
Janji Tanpa PHK dan Paradoksnya
Danantara berjanji proses ini tidak menimbulkan PHK; seluruh karyawan dipertahankan, dengan argumentasi biaya tenaga kerja entitas yang dikonsolidasi hanya Rp2–3 triliun per tahun—jauh lebih kecil dari potensi penghematan.
Secara sosial dan politik, ini bijak. Tidak ada yang ingin melihat ribuan keluarga kehilangan nafkah atas nama efisiensi. Tetapi secara korporasi, tentu ada paradoks di sini. Jika seluruh karyawan dipertahankan, beban operasional perusahaan hasil penggabungan tetap berat, sehingga cita-cita efisiensi justru lebih sulit dicapai. Ini adalah trade-off yang harus dikelola dengan terbuka, bukan ditutupi dengan retorika.
Efisiensi sejati pada akhirnya menuntut perbaikan proses bisnis, redistribusi tenaga kerja ke unit produktif, dan peningkatan kompetensi—bukan sekadar memindahkan orang dari satu kotak organisasi ke kotak lain. Langkah seperti memberikan opsi pensiun dini bagi karyawan yang sudah masuk kategori menjelang pensiun, serta evaluasi bagi karyawan BUMN dengan rekam jejak kinerja buruk, bisa mengurangi jumlah karyawan hasil konsolidasi. Sementara itu, karyawan yang masih produktif bisa diberikan langkah penguatan melalui program reskilling atau upskilling, kemudian didistribusikan pada BUMN lain yang membutuhkan.
Danantara, Kunci Penting Perubahan
Diagnosis Presiden tepat. Obatnya—pemilahan empat kuadran—pun benar. Tetapi obat yang benar bisa membahayakan bila dosis dan kecepatannya tidak disesuaikan dengan daya tahan pasien dan kapasitas dokternya.
Danantara adalah lembaga yang baru lahir. Entitas ini sedang membangun sistem, tata kelola, dan sumber daya manusianya sendiri—sambil, pada saat yang sama, diminta merestrukturisasi 700-an entitas dalam tempo “secepatnya”. Beban ini luar biasa. Bahkan persoalan dasar pun masih menganga: sejumlah posisi strategis di BUMN hingga pertengahan 2026 masih diisi pelaksana tugas, bukan pejabat definitif. Bagaimana mungkin mengeksekusi bedah korporasi raksasa bila kursi-kursi komando saja belum terisi penuh?
Risikonya konkret. Pertama, kemacetan pengambilan keputusan di pusat—sentralisasi yang memangkas birokrasi lama justru bisa melahirkan birokrasi baru. Kedua, kualitas uji tuntas (due diligence) yang terburu-buru karena dikejar target angka. Ketiga—dan ini yang paling sering jadi persoalan besar—kegagalan integrasi pascamerger. Penciptaan nilai di BUMN kerap gagal bukan di atas kertas perencanaan, melainkan di lapangan integrasi, ketika dua budaya organisasi, dua sistem, dan dua neraca dipaksa menyatu tanpa pengawalan yang memadai. Untuk itu, dibutuhkan Project Management Office (PMO) yang kuat dan independen di setiap gelombang konsolidasi, bukan sekadar surat keputusan.
Kita tentu mendukung penuh tujuan kebijakan ini. Perampingan memang perlu; masalahnya nyata; Pareto-nya valid. Hal yang kami kritik bukan arah, melainkan godaan untuk mengukur sukses dari hal yang tidak tepat.
Karena itu, tiga pesan untuk para pengambil kebijakan perlu diperhatikan: Bedakan secara tegas keempat kuadran dan beri obat yang sesuai—jangan satu resep untuk semua. Sesuaikan kecepatan dengan kapasitas; lebih baik bertahap dan benar daripada cepat dan gagal di meja integrasi. Serta, bangun infrastruktur pengawalan sejak hari pertama karena penghematan Rp50 triliun yang dijanjikan dari hasil konsolidasi BUMN di tahap awal ini bisa berpotensi habis tergerus biaya kegagalan integrasi yang tak terlihat di awal.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi ini tidak akan pernah diukur dari berapa banyak BUMN yang ditutup atau dikonsolidasi. Menutup perusahaan itu mudah; yang sulit adalah memastikan bahwa dari seribu yang dipangkas, yang tersisa benar-benar menciptakan nilai—bagi negara, bagi rakyat, dan bagi perekonomian yang menumpukan harapan padanya. Memangkas seribu perusahaan negara itu pekerjaan akuntan. Menyisakan yang berarti—itu pekerjaan negarawan. Ayo kita bekerja keras.
Toto Pranoto – Dewan Pakar BUMN INC.
