Wakil Ketua MPR nilai Ditjen Gakkum ESDM tekan kerusakan lingkungan
BUMNINC.COM I Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat menekan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambang ilegal.
“Ditjen Gakkum ini akan mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi ketika kegiatan-kegiatan ilegal itu beroperasi,” ucap Eddy dari Jakarta, Selasa.
Eddy menyampaikan penambang ilegal acapkali beroperasi dengan mengabaikan kaedah-kaedah lingkungan.
Tidak hanya penambang ilegal berkegiatan tanpa mengantongi izin resmi, mereka biasanya luput dalam melakukan analisis dampak lingkungan (amdal).
Hal tersebutlah, yang menurut Eddy, dapat ditekan dampaknya ketika Ditjen Gakkum Kementerian ESDM telah betul-betul beroperasi.
Ditjen Gakkum nantinya akan berperan dalam menertibkan penambang-penambang ilegal yang merugikan negara.
Tak hanya menyoroti dampak lingkungan, Eddy juga menyampaikan Ditjen Gakkum dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.
“Jadi, kegiatan-kegiatan tambang ilegal itu bisa ditekan, sehingga apa yang menjadi pemasukan, hak negara, dari aspek mineral, batu bara, migas, dan lain-lain, itu bisa dioptimalkan,” kata Eddy.
Oleh karena itu, ia menyambut baik kehadiran Ditjen Gakkum di Kementerian ESDM.
Kehadiran direktorat tersebut, ucap dia, sangat relevan dengan kebutuhan Kementerian ESDM dalam menangani berbagai permasalahan pertambangan di lapangan.
“Dengan adanya Ditjen Gakkum, Kementerian ESDM bisa langsung melakukan penindakan tambang ilegal. Saya rasa ini sangat penting,” ucap Eddy.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan Kementerian ESDM segera memiliki Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) untuk memaksimalkan penertiban tambang ilegal di Indonesia.
Yuliot menyampaikan Presiden sudah menetapkan siapa yang akan menjadi dirjen, namun ia tidak mengungkapkan siapa sosok tersebut. Yang jelas, kata dia, sebentar lagi akan dilakukan pelantikan.