Komisi IV DPR dukung strategi Kementan wujudkan swasembada pangan
BUMNINC.COM I Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi menyampaikan apresiasi dan menegaskan dukungannya terhadap berbagai langkah strategis Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan mewujudkan swasembada pangan nasional.
“Kami mendukung agar program ini diperluas ke seluruh Indonesia, bukan hanya di 12 provinsi,” kata Dwita dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Dwita menyoroti keberhasilan program Brigade Pangan, yang telah melibatkan 23 ribu pemuda dengan potensi penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.
Menurutnya, program ini sangat bermanfaat dalam regenerasi petani dan peningkatan kesejahteraan.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap sinkronisasi antara Kementerian Pertanian dan lembaga terkait pangan, termasuk pelibatan TNI dan Polri dalam memantau pelaksanaan program.
Dwita menilai langkah ini penting untuk memastikan integrasi wilayah pangan nasional.
“Pemahaman tentang neraca kebutuhan dan produksi beras sangat diperlukan agar swasembada pangan bisa terwujud dengan baik,” tambahnya.
Selain itu, program Pekarangan Pangan Bergizi yang menyasar 2.500 desa dengan alokasi anggaran Rp413 miliar turut menjadi sorotan.
Menurutnya, program yang memberikan bantuan benih ayam petelur, bibit ubi jalar, dan lainnya ini dinilai relevan dengan kebutuhan lokal serta mendukung keberagaman pangan dan program makan bergizi gratis.
“Kami mendukung penuh program ini karena memberikan manfaat nyata, terutama melalui kelompok wanita tani (KWT) di daerah. Keberlanjutannya harus diprioritaskan hingga 2025 agar manfaatnya semakin meluas,” tegas Dwita.
Terkait distribusi pupuk bersubsidi, Dwita mengapresiasi penyederhanaan skema yang dilakukan Kementerian Pertanian, tetapi ia meminta perhatian lebih pada pelaksanaan di lapangan.
“Langkah ini sudah sesuai arahan Presiden Prabowo, tapi masih perlu optimalisasi agar petani dapat menerima pupuk dengan lebih mudah dan merata,” ujarnya.
Dwita juga menyoroti pentingnya perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2024, terutama penambahan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
“Penambahan ini sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan irigasi dan penyediaan air bagi lahan pertanian. Kami berharap ini menjadi solusi strategis dalam mendukung produktivitas pertanian,” katanya.