Kemendag: Perlu pengembangan sektor jasa untuk hadapi tantangan OECD
BUMNINC.COM I Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan Indonesia perlu mempersiapkan peningkatan kualitas berstandar global di sektor jasa sebagai persiapan masuknya Indonesia menjadi negara anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan Indonesia memiliki permintaan global yang cukup tinggi di sektor perdagangan jasa antara lain pariwisata, pendidikan, teknologi informasi dan layanan keuangan.
“Sektor jasa memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan PDB (produk domestik bruto),” ujar Djatmiko dalam seminar OECD yang dilaksanakan secara tatap layar di Jakarta, Kamis.
Dengan masuknya Indonesia menjadi negara anggota penuh OECD, kata Djatmiko, maka potensi ekspor di bidang jasa akan semakin besar.
Namun demikian, lanjut Djatmiko, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi Indonesia seperti pemenuhan standar global, peningkatan kapasitas yang berdaya saing, hingga reformasi kebijakan.
“Untuk sepenuhnya memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh perdagangan internasional, kita harus terus mengembangkan kebijakan kita untuk memenuhi standar global dan mengatasi tantangan yang menghambat pertumbuhan kita,” katanya.
Masuknya Indonesia sebagai negara anggota penuh OECD akan memberikan dampak kepada makroekonomi Indonesia, antara lain kenaikan ekspor, impor, neraca perdagangan, PDB dan investasi.
Keikutsertaan Indonesia juga akan memberikan sejumlah manfaat seperti berpartisipasi aktif dalam pembentukan norma global, meningkatkan profil dan reputasi ekonomi yang berdampak pada tumbuhnya perdagangan dan investasi, serta memperluas jangkauan akses pasar di tingkat global.
Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan saat ini sedang mengembangkan instrumen world class bureaucracy (WCB) yang akan mengidentifikasi gap yang ada di Pemerintah Indonesia dengan standar internasional, termasuk dengan standar OECD.
Instrumen ini juga berfungsi sebagai pendorong pemenuhan kondisi-kondisi yang harus ditindaklanjuti untuk mendukung aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.