Ombudsman terima 2.706 aduan dugaan malaadministrasi pada Triwulan I
Berikutnya menggencarkan pencegahan malaadministrasi, memperkuat pengawasan ketahanan pangan, dan sengkarut prasyarat kepesertaan BPJS pada layanan publik.
“Lainnya isu kelangkaan minyak goreng, pelayanan sektor kelistrikan, terkait dengan IKN, ya, ibu kota negara, kemudian pelayanan publik di lapas dan smart city,” ucapnya.
Lebih lanjut, kata dia, soal tata kelola pengawasan izin pinjam pakai kawasan hutan. Ombudsman RI juga masuk memberikan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2002.
Dari sisi potensi kerugian masyarakat, pihaknya setidaknya pada triwulan ini menyelamatkan Rp26,8 miliar dari sektor perekonomian.
“Ada juga dugaan mafia visa dan karantina, kemudian puluhan pegawai RSU MHA Thalib yang dirumahkan, menjadi bahan apa namanya perbaikan atau saran korektif dari kami,” ujarnya.
Ombudsman RI berharap saran perbaikan kepada pemerintah dan lembaga mendapat tindak lanjut sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
