Pemerintah Jamin Dana yang Masuk SWF Indonesia Berasal dari Sumber Bereputasi Baik
BUMNINC.COM I Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menjamin bahwa dana yang dikelola Sovereign Wealth Fund (SWF) tidak terkait dengan pencucian uang.
Menurut dia, “Ini kami bisa pastikan akan menerima dana itu hanya dari Sovereign Wealth Fund yang punya reputasi baik. Kalau SWF, kita punya keyakinan di negara sendiri dijaga supaya tidak jadi tempat pencucian uang,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Jumat (18/12/2020).
Meskipun begitu, Isa menerangkan bahwa sikap hati-hati perlu dilakukan agar SWF hanya menerima dana dari investor institusional besar atau SWF yang bereputasi baik.
Berdasarkan dokumen paparan Kementerian BUMN disebutkan, bahwa SWF nantinya akan bernama Indonesia Investment Authority atau INA. Kehadiran INA tersebut penting bagi Indonesia untuk melakukan terobosan dalam mengundang investasi asing.
“Hal ini lantaran terbatasnya kapasitas pembiayaan pemerintah baik fiskal maupun melalui BUMN untuk membiayai investasi,” tulis dokumen Kementerian BUMN, Jumat (18/12/2020) dikutip CNBCIndonesia.
Pembentukan SWF mengacu ke penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang merupakan aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, untuk mengatasi tantangan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Pemerintah juga sudah menyelesaikan PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.
Keduanya merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama di bidang investasi.
Adapun Kepres tersebut yakni Keputusan Presiden Nomor 128/P Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas LPI dari Unsur Profesional.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kedua PP ini bertujuan untuk menjawab tantangan struktural dari sisi investasi di mana kapasitas pembiayaan dalam negeri belum cukup untuk mendanai pembangunan ekonomi ke depan.
