Presidensi G20 Buka Peluang Perluas Akses Petani ke Pasar Global
“Keberadaan sistem pendukung juga belum memadai, misalnya saja penyimpanan dan pengolahan, pengeringan atau rantai dingin untuk perishable item seperti buah dan sayuran,” katanya.
Keterbatasan tersebut, lanjut dia, masih ditambah dengan kesulitan untuk memenuhi standar internasional terkait keamanan pangan, kualitas dan keberlanjutan, yang salah satunya dipersyaratkan oleh Uni Eropa. Di sisi lain, tantangan dari eksternal muncul dari hambatan non-tarif perdagangan yang semakin bertambah.
“Sebanyak 96 persen sektor pertanian, peternakan, dan perikanan adalah pelaku UMKM. Jadi salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah dengan memulihkan UMKM,” kata dia.
Hasil penelitian CIPS, petani dan UMKM perlu diberikan akses lebih luas untuk terlibat dalam rantai nilai supaya daya saingnya lebih kompetitif. Selain itu, mereka juga diharapkan bisa memasok bahan baku ke industri baik midstream maupun downstream, atau ke ekspor.
Selain mendorong kebijakan di tingkat global melalui G20, Felippa juga merekomendasikan beberapa hal bagi pemerintah Indonesia yaitu memastikan ekosistem perdagangan yang inklusif dan adil.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengurangi halangan akses pasar dalam bentuk hambatan non-tarif, karena hal ini dinilai menambah biaya transaksi perdagangan yang lebih memberatkan UMKM dan membatasi akses ke input pertanian yang berkualitas.
CIPS merekomendasikan agar pemerintah melakukan beberapa reformasi kebijakan untuk memperkuat dukungan pada pertanian berkelanjutan, melalui realokasi subsidi pertanian ke kegiatan riset dan teknologi.
