Kementerian UMKM Dorong Industri Penjaminan Perluas Akses Pembiayaan Pelaku Usaha
BUMNINC. COM I Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menilai industri penjaminan memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Damanik dalam forum Indonesia Guarantee Summit 2026 (IGS 2026) di Jakarta, Rabu, 21 Mei 2026.
Dalam pemaparannya bertajuk *Peran Strategis Penjaminan dalam Pembiayaan UMKM*, Riza mengatakan pembiayaan UMKM nasional masih menghadapi tantangan besar. Dari total kredit perbankan sebesar Rp8.149 triliun pada 2025, porsi kredit UMKM baru mencapai Rp1.497 triliun atau sekitar 18,3 persen. Padahal pemerintah menargetkan rasio kredit UMKM mencapai 25 persen pada 2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.
Ia menjelaskan pelaku UMKM memiliki karakteristik berbeda, mulai dari yang sudah bankable, belum bankable tetapi feasible, hingga yang belum feasible. Karena itu, skema pembiayaan juga perlu disesuaikan, baik melalui pembiayaan komersial, Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun pembiayaan ultra mikro seperti PNM.
Dalam forum IGS 2026 tersebut, Riza menyoroti masih rendahnya porsi penjaminan kredit UMKM secara nasional. Berdasarkan data OJK 2024, portofolio penjaminan nasional untuk UMKM baru mencapai 26 persen, jauh di bawah target 90 persen sebagaimana diarahkan dalam roadmap pengembangan industri penjaminan.
“Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah harus memprioritaskan penjaminan untuk mendukung UMKM serta koperasi,” demikian kutipan regulasi yang dipaparkan Riza merujuk UU Penjaminan dan POJK Penyelenggaraan Usaha Jasa Penjaminan.
Menurut dia, penguatan penjaminan menjadi bagian penting dalam transformasi ekosistem UMKM nasional. Pemerintah saat ini mendorong pendekatan kolaboratif yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga legalisasi usaha, sertifikasi, digitalisasi, pemasaran, serta pelatihan dan pendampingan usaha.
Riza juga menegaskan penjaminan kini menjadi syarat penting dalam penyaluran KUR. Dalam skema tersebut, bank penyalur wajib bekerja sama dengan lembaga penjamin sebagai bagian dari mekanisme mitigasi risiko pembiayaan UMKM.
Ia menjelaskan penjaminan berfungsi menjaga kualitas portofolio pembiayaan UMKM sekaligus mempertahankan fungsi intermediasi perbankan. Di tengah situasi ekonomi tidak menentu, penjaminan juga berperan menjaga keberlangsungan pembiayaan UMKM agar tetap berjalan.
Dalam paparannya, Riza turut membeberkan capaian program KUR sepanjang 2025. Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp270 triliun kepada lebih dari 4,5 juta debitur, dengan penyaluran ke sektor produksi mencapai 60,7 persen atau melampaui target pemerintah sebesar 60 persen.
Sementara hingga 21 Mei 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp110,61 triliun kepada sekitar 1,76 juta debitur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,14 juta merupakan debitur baru dan lebih dari 511 ribu debitur telah naik kelas atau graduasi.
Riza menambahkan berbagai program pemerintah mulai menunjukkan dampak terhadap pemberdayaan usaha mikro. Sepanjang 2025, jutaan pelaku usaha mikro tercatat mulai mendapatkan akses pembiayaan formal, memperluas kemitraan usaha, hingga memperoleh legalisasi dan sertifikasi usaha.