Airlangga: Anggaran pemulihan ekonomi sudah tersalurkan Rp52,6 triliun
BUMNINC.COM I Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyalurkan 11,6 persen atau sebesar Rp52,66 triliun dana program Pemulihan Ekonomi Nasional hingga pertengahan April 2022.
“Penanganan kesehatan sebesar Rp2,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp45 triliun atau 29 persen dari pagu, yang terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT Desa, BLT Warung dan Nelayan, dan Kartu Prakerja,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Dalam program PEN, lanjut Airlangga, pemerintah juga telah mencairkan dana untuk penguatan pemulihan ekonomi mencapai Rp5,07 triliun.
Selain itu, Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (PKLWN) untuk kemiskinan ekstrem yang sebelumnya hanya menyasar 212 kabupaten/kota telah ditambahkan menjadi 514 kabupaten/kota, khususnya untuk penyaluran BLT Minyak Goreng dan nelayan sebanyak 1,76 juta orang.
“Rinciannya, TNI dan Polri telah menyalurkan sebanyak 60,9 persen dari target yaitu 840.282 orang, Polri telah menyalurkan 38 persen atau 519.523 orang, dan diharapkan ini bisa diselesaikan menjelang Idul Fitri,” jelas Airlangga.
Pemerintah pada tahun ini menganggarkan belanja program penanganan COVID19 dan PEN sebesar Rp455,62 triliun. Program tersebut untuk mendukung penanganan pandemi dan perlindungan kepada masyarakat terdampak serta pemulihan perekonomian dengan memperluas penciptaan lapangan kerja.
Program PEN pada tahun ini ditujukan untuk tiga klaster yakni penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,76 triliun serta penguatan pemulihan ekonomi Rp178,32 triliun.
Klaster penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun fokus pada melanjutkan penanganan COVID-19 dan percepatan atau perluasan vaksinasi.
Klaster perlindungan masyarakat yang memiliki pagu anggaran Rp154,76 triliun fokus untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan serta penanganan kemiskinan ekstrem.
Terakhir, klaster penguatan pemulihan ekonomi dengan anggaran Rp178,32 triliun fokus pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas.
