Taman Mini Akan Dikelola BUMN, Sejarawan Minta Jangan Mengulangi Kesalahan yang Sama
BUMNINC.COM I Setelah 44 tahun berdiri dibawah naungan Yayasan Harapan Kita (YHK), kini pemerintah mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah (TMII). YHK disebut-sebut tidak menyetorkan pendapatan TMII kepada negara karena menunggak pajak dan terus merugi dari tahun ke tahun. Untuk seterusnya, pengelolaan TMII akan berada di bawah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pariwisata. Lalu seperti apa kisah di balik keberedaan Taman Mini?
Sejarawan Bonnie Triyana mengatakan TMII adalah gagasan istri Soeharto, Ibu Tien, panggilan akrab Siti Hartinah Soeharto. Waktu itu Gubernur Jakarta Ali Sadikin ditugaskan oleh Soeharto untuk mencari tempat yang cocok.
“Waktu rapat di Cendana, ada ide deket hotel Indonesia pembangunannya namun kurang luas. Maka, dapatlah lokasinya di pinggiran Jakarta yang cukup luas. Ide itu sekitar tahun 1970, setahun sebelum pemilu,” ujar Bonnie dalam diskusi virtual, Jumat (16/4/21) malam.
Sangat menarik, kata Bonni, rencana awal pembangunan Taman Mini, karena mendapat respons sangat kritis dari masyarakat, khususnya mahasiswa. Menurut Bonie, karena waktu itu ada ajakan pemerintah Soeharto kepada masyarakat untuk hidup hemat. Sementara, membangun TMII tidak mencerminkan hidup hemat sendiri.
“Sekitar 10,5 miliar anggaran untuk mebangun TMII. Ukuran waktu itu cukup besar,” ucap Pemimpin Redaksi Historia.id bercerita.
“Menjadi masalah kemudian TMII ini terelasi kuat pengelolaannya oleh Yayasan Keluarga Soeharto, Yayasan Harapan Kita. Jadi ini cerita pembangunan TMII penuh kontroversi,” tambahnya.
Bonnie mengatakan, dalam pembangunannya waktu itu ada 26 provinsi diwajibkan untuk membuat anjungan-anjungan sebagai representasi kebudayaan masing-masing daerah. TMII itu awalnya itu Miniatur Indonesia Indah atau MII. Menyatukan keragaman budaya Indonesia dalam satu taman.
“bu Tien mengatakan pembangunan proyek miniatur itu menelan ongkos Rp10,5 miliar. Biaya sebesar itu seyogyanya dibebankan kepada kelompok swasta dan pengusaha. Namun, skema pendanaan itu menjadi ganjil karena daerah tingkat I (provinsi) juga ikut menanggung 16 persen dari total pembiayaan. Pada 20 April 1975, TMII resmi beroperasi,” papar Bonnie.
