ASDP – ITDC – Hutama Karya Bangun Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni 2021
MOU Kawasan Pariwisata Bakauheni (foto: Hutama Karya)
BUMNINC.COM | Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan pembangunan kawasan pariwisata terintegrasi Pelabuhan Bakauheni seluas 200 hektare akan mulai dibangun pada 2021.
“Untuk alokasi anggarannya mencapai Rp800 miliar. Tahun 2021 sudah akan dimulai,” ujar Ira Puspadewi di Lampung Selatan, Senin (26/10/2020).
Ia mengutarakan harapannya agar peran serta semua pihak untuk mendukung terwujudnya rencana Pembangunan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Pelabuhan Bakauheni, sehingga diharapkan pembangunan kawasan tersebut dapat terealisasi.
Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta dukungan semua pihak agar pembangunan kawasan tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
“Saya mohon dukungannya, karena investasi ini tidak kecil. Bakauheni di masa depan diharapkan akan menjadi tujuan wisata unggulan di Indonesia,” ujar Arinal.
Gubernur Lampung menjelaskan rata-rata 20 ribu orang melintasi Pelabuhan Penyeberangan Merak menuju Bakauheni dan sebaliknya dalam sehari, namun hal tersebut hanya menyentuh sektor perhubungan.
“Dengan adanya Kawasan Wisata Terpadu Bakauheni Harbour City, saya berharap pada masa yang akan datang tidak hanya sektor perhubungan, tapi juga dapat menyentuh sektor pariwisata dari perlintasan orang yang menyeberang,” tututr Arinal.
Ia berharap, dari 20 ribu penumpang tersebut sedikitnya ada sekitar 10 persen yang singgah di kawasan wisata terpadu ini setiap harinya.
Gubernur juga mengajak seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk dapat mendukung penuh rencana pengembangan kawasan wisata Lampung dan pengembangan sektor transportasi, baik darat, laut dan udara, sehingga rencana tersebut segera dapat terwujud.
Proyek pengembangan kawasan pariwisata terpadu ini diinisiasi oleh tiga BUMN yakni PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC), dan PT Hutama Karya (Persero) serta Pemerintah Provinsi Lampung. []
