Bappenas Sebut RKP 2022 Diarahkan kepada 4 Hal
Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi optimal untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas nasional di masing-masing provinsi. Secara khusus, Menteri Suharso berpesan kepada para Kepala Bappeda Provinsi, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, untuk mencermati pelaksanaan prioritas nasional serta pelaksanaan dana alokasi khusus agar bersinergi dengan program-program prioritas kementerian/lembaga.
“Pembangunan di daerah, sebagai penjabaran dari pembangunan nasional, harus bisa bergerak dengan langkah yang sama, derap yang sama, detak yang sama. Pemerintah Daerah harus memberikan kontribusi optimal untuk menyusun prioritas pembangunan dan memecahkan isu strategis yang dihadapi. Kita perkuat sinergi lintas sumber pembiayaan, baik Dana Perimbangan dan program prioritas dari kementerian/lembaga guna mendukung prioritas pembangunan,” tegas Menteri Suharso.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga menjelaskan bahwa selain menjadi salah satu tahap awal penyusunan Rancangan Awal RKP 2022 yang holistik-tematik, integratif, serta spasial, Dialog Pra-Rakorgub juga merupakan upaya menerapkan evidence-based planning and policy sekaligus memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house.
Pelaksanaan dialog dilakukan secara daring agar selaras dengan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Deputi Bidang Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi menguraikan tahapan persiapan penyusunan RKP 2022 dimulai dengan pembahasan tema dan fokus pembangunan sejak Desember 2020 dan dilanjutkan dengan rangkaian rapat koordinasi teknis dan musyawarah perencanaan pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
