Diding S Anwar: Pemerintah Harus Buat UU Usaha Bersama
BUMNINC.COM I Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sifatnya final dan mengikat untuk memutus ketidakpastian hukum, yaitu perintah untuk membuat undang-undang (UU) tentang usaha bersama/mutual.
Sebelumnya, pada awal Januari 2021, MK mengabulkan gugatan para pengurus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) 1912 terkait Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang (UU) 40/2014 tentang Perasuransian. Amar putusan juga memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk menuntaskan UU Asuransi Usaha Bersama. Putusan sidang itu terlampir dalam salinan dokumen Putusan Nomor 32/PPU-XVIII/2020.
Akademisi, praktisi, serta pemerhati asuransi dan industri keuangan Diding S Anwar menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2021 di Gedung MK, Kamis (10/2), menyatakan pemerintah selalu menerima, selalu menghormati dan melaksanakan putusan-putusan MK karena demikian yang diatur UUD 1945, yakni keputusan MK bersifat final dan mengikat.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menyatakan sebagai negara hukum, harus bersama-sama menegakkan hukum, menegakkan keadilan untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Pemerintah yakin kehidupan bernegara akan tertata dengan baik jika diselenggarakan berdasarkan konstitusi.
“Putusan MK memiliki karakteristik bersifat final dan mengikat (final and binding). Namun, sampai saat ini UU tentang usaha bersama/mutual belum terbit,” jelas Diding dalam keterangannya, Jumat (17/2/2022).
Dengan belum adanya UU mutual, jelas dia, maka Anggaran Dasar (AD) AJBB 1912 adalah satu satunya sumber hukum tertinggi di AJBB 1912. Dengan belum adanya payung hukum berupa UU, aksi korporasi AJBB 1912 memetik hasil kekacaubalauan, baik pengaturan GCG yang suka-suka, berakibat babak belurnya pengelolaan keuangan, penguasaan aset maupun terabaikannya kewajiban utama pembayaran klaim kepada pemegang polis (pempol), dan kesemrawutan lainnya.
“Sungguh sangat memprihatinkan dan merugikan pempol, yang secara otomatis semua pempol adalah sebagai anggota pemilik perusahaan. Ditambah lagi organ perusahaan usaha bersama saat ini vaccum of power, nyaris sempurna kekacauannya. Pemilihan Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang baru saja dilakukan justru melanggar AD AJBB 1912 atau cacat hukum. Ibarat pesawat tanpa pilot, tanpa co-pilot serta kru yang tidak taat dan tidak rapi, sementara penumpang yang telah membayar ongkos cukup banyak jumlahnya,” jelas Diding.
Menurut Diding, setelah UU No.2/1992 dan UU No.40/2014 tentang Perasuransian, belum ada lagi regulasi terkait operasional usaha bersama. Pada 2019, pernah terbit Peraturan Pemerintah (PP) No.87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, namun Putusan MK tetap memerintahkan dalam bentuk UU tentang usaha bersama.