IKA UNJ Berharap UNJ Bisa Kembali Dilibatkan Dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan Nasional
BUMNINC.COM I Ketua Forum Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Juri Ardiantoro berharap UNJ bisa kembali dilibatkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional. Kampus yang dahulu bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta ini memang kerap dilibatkan dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional pada era Rektor IKIP Jakarta Periode 1998-1992 Conny R Semiawan. Pelibatan itu karena kampus pencetak guru ini memiliki spirit untuk memperbaiki bahkan memajukan pendidikan nasional di Tanah Air.
Hal itu disampaikan Juri saat memberikan sambutan dalam Webinar IKA UNJ bertajuk ‘Asesmen Hasil Perkawinan Ilmu Pendidikan Dengan Ilmu Murni Universitas Eks IKIP’ pada 18 Mei 2022 via Zoom Meeting. Webinar ini menghadirkan Rektor IKIP Jakarta/UNJ 1997 – 2005 Sutjipto, Ketua Umum ISPI dan Rektor UPI 2009 – 2015 Sunaryo Kartodinata, Rektor IKIP Jakarta 1992-1997 A. Suhaenah Suparno, dan Rektor UNJ 2005 – 2015 Bedjo Sujanto.
“Kami berharap menjadikan UNJ sebagai sentra diskusi bahkan mengembalikan sumber pembuatan kebijakan pendidikan yang berasal dari LPTK ini. Sehingga, UNJ tidak kehilangan spirit untuk terus memikirkan pendidikan Indonesia,” ujar Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik ini.
Juri menyampaikan, kala UNJ masih menjadi IKIP Jakarta, pemerintah kerap meminta saran bahkan melibatkan pihaknya untuk merumuskan sistem pendidikan nasional. Namun, setelah IKIP bertranformasi menjadi Universitas pada 1999, UNJ sudah jarang dilibatkan. Oleh karena itu, dia berharap diskusi pedagogik yang rutin diiniasiasi IKA UNJ bisa menghasilkan pemikiran pendidikan yang mampu memperbaiki masalah pendidikan di Indonesia.
“Kita tidak menolak, perubahan IKIP menjadi universitas. Namun, semangat IKIP seharusnya tidak boleh surut. Bahkan harus dibuat menjadi gagah kembali,” kata Juri.
“Dan dalam pembuatan kebijakan pendidikan nasional, LPTK harus menjadi tempat pertama pemerintah untuk bertanya. Jangan sampai, pemerintah bertanya ke tempat lain. Kekhawatiranya, bukan hanya kehilangan kehebatan di bidang pendidikan, tapi bisa jadi terjadi ketersesatan mengelola pendidikan kita ke depan,” pungkasnya.