Industri Penjaminan Didorong Perkuat Daya Saing dan Fokus UMKM
BUMNINC.COM I Industri penjaminan nasional didorong memperkuat kapasitas dan daya saing untuk menopang stabilitas sistem keuangan sekaligus memperluas akses pembiayaan nasional, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut mengemuka dalam forum Indonesia Guarantee Summit 2026 (IGS 2026) di Jakarta, Rabu, 21 Mei 2026. Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Achmad Ivan Soeparno menyebut industri penjaminan berada pada posisi strategis untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan, mitigasi risiko perbankan, hingga menjaga ketahanan sistem keuangan.
Dalam pemaparannya, Ivan mengatakan ekonomi Indonesia masih tumbuh solid meski menghadapi tekanan global, mulai dari gejolak energi, pelemahan rupiah, hingga tekanan pasar modal. Ia mencatat jumlah UMKM mencapai sekitar 65,6 juta unit pada kuartal I 2026, sementara industri pembiayaan terus tumbuh dengan nilai piutang pembiayaan mencapai Rp514,1 triliun.
“Momentum ini dapat dimanfaatkan industri penjaminan untuk memperkuat peran sebagai enabler pertumbuhan ekonomi,” ujar Ivans dalam forum tersebut.
Menurut dia, penjaminan menjadi solusi strategis bagi UMKM yang layak secara bisnis namun belum memenuhi syarat perbankan. Melalui mekanisme risk sharing, perusahaan penjaminan dinilai mampu meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan sekaligus memperluas akses pembiayaan produktif.
Dalam forum IGS 2026, Asippindo juga memaparkan berbagai tantangan industri penjaminan. Mulai dari rendahnya literasi masyarakat terhadap produk penjaminan, keterbatasan modal perusahaan penjaminan daerah (Jamkrida), hingga kapasitas penjaminan ulang yang dinilai masih terbatas karena baru ditopang satu perusahaan.
Selain itu, keberadaan Jamkrida disebut belum merata. Dari 38 provinsi di Indonesia, baru sekitar 18 provinsi yang memiliki lembaga penjaminan daerah. Kondisi tersebut dinilai menciptakan kesenjangan akses penjaminan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Untuk menjawab tantangan tersebut, industri penjaminan menyiapkan agenda pengembangan bertahap hingga 2028. Pada fase 2026–2027, fokus diarahkan pada perluasan peran penjaminan terhadap UMKM, penguatan literasi dan inklusi keuangan, penerapan manajemen risiko berbasis aktuaria, serta digitalisasi proses bisnis dan penguatan keamanan siber.
Asippindo juga mendorong pembentukan lembaga penjamin ulang bersama regulator dan kementerian/lembaga terkait, serta memperluas kerja sama Jamkrida dengan lembaga keuangan di luar bank pembangunan daerah (BPD).
Memasuki 2028, industri penjaminan ditargetkan masuk ke tahap diversifikasi dan spesialisasi layanan, termasuk memperbesar kontribusi penjaminan syariah, implementasi prinsip keberlanjutan dan ESG, hingga pengembangan lembaga pemeringkat kredit UMKM.
Dalam paparannya, Ivans menegaskan arah peningkatan daya saing industri penjaminan tidak lagi bertumpu pada perang tarif murah, melainkan pada kualitas mitigasi risiko, kecepatan layanan, dan konektivitas digital.
“Daya saing bukan sekadar lebih murah, tetapi lebih kredibel, lebih cepat, lebih terukur, dan lebih dipercaya,” katanya.
Ia menambahkan, Indonesia membutuhkan pembiayaan yang lebih inklusif, sementara perbankan membutuhkan mitigasi risiko yang lebih kuat dan UMKM membutuhkan akses pembiayaan yang lebih mudah. Menurut dia, industri penjaminan berada di titik temu seluruh kebutuhan tersebut.