Kebut Pembangunan JTTS, Ini Sederet Strategi Hutama Karya
BUMNINC.COM | Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Muhammad Fauzan menyampaikan bahwa saat ini portfolio bisnis perusahaan tengah bertransformasi dari mayoritas jasa konstruksi menuju perusahaan konstruksi dan investasi.
Fauzan menambahkan, Hutama Karya mendapat dukungan dari pemerintah seperti penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), penambahan aset tidak berwujud dari investasi tol, hingga meningkatnya hak konsesi jalan tol selaras dengan meningkatnya jaminan pemerintah kepada perusahaan. Hal itu sejalan dengan diambilnya tugas pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).
“Oleh karena itu, dalam agenda RUPO kemarin, kami mengusulkan beberapa key points kepada para Bondholders yakni penyesuaian perjanjian perwaliamanatan sehingga align dengan lajur bisnis perusahaan saat ini,” tutur Fauzan dalam keterangan resmi, Jumat (29/1/2021).
Lebih lanjut, ia menyampaikan dari keseluruhan agenda Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan Hutama Karya, perusahaan berhasil mencapai kuorum.
“RUPO kemarin terdiri dari Tahap I tahun 2016, Tahap II tahun 2017, dan Tahap III tahun 2017. Hasilnya, RUPO mencapai kuorum,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa meski saat ini Hutama Karya telah mengantongi kepercayaan para Bondholder dan investor terhadap pembangunan JTTS, perusahaan menyadari masih banyak tantangan berat yang akan dihadapi, termasuk dari sisi pendanaan. Oleh karena itu berbagai skema creative financing pun dilakukan Hutama Karya untuk percepatan Pembangunan JTTS.
“Beberapa skema pendanaan yang saat ini tengah dilakukan antara lain melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), obligasi perusahaan yang dijamin oleh pemerintah, pinjaman dari lembaga keuangan yang dijamin oleh pemerintah, dan pendanaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
Di tengah Pandemi Covid-19, pihaknya juga terus menyiasati pengerjaan proyek PSN tersebut yang mana dalam pelaksanaannya menjadi program prioritas dari Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.
