Kemnaker: Perencanaan pembangunan ketenagakerjaan harus akuntabel
BUMNINC.COM I Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup hanya disusun secara cerdas, tetapi juga harus dijalankan dengan penuh akuntabilitas dan dijaga dengan integritas.
Cris, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan, pertumbuhan dan kemajuan tidak pernah hadir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses yang direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara bertanggung jawab, serta dilandasi nilai integritas yang konsisten.
“Perencanaan yang baik akan sia-sia jika tidak dijalankan dengan akuntabilitas. Dan akuntabilitas akan kehilangan makna bila tidak ditopang integritas,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia menyebut Kemnaker menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Kendali Kecurangan (Sikencur).
Kedua perangkat ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola birokrasi, mencegah praktik penyuapan dan kecurangan, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap layanan Kemnake
Ia menjelaskan, SMAP dan Sikencur mencakup pembangunan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga kampanye budaya integritas.
elain itu, penerapan sertifikasi ISO 37001:2016 menjadi bagian penting untuk memastikan sistem antisuap di Kemnaker berjalan sesuai standar internasional.
“Dengan hadirnya SMAP dan Sikencur, kita tidak hanya berbicara soal regulasi, tetapi tentang membangun budaya. Budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar dia.
Cris menambahkan, Kemnaker kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan menghadirkan pelayanan publik yang profesional sekaligus berintegritas.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kemnaker Hery Budoyo menjelaskan bahwa pihaknya melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Siklus Perencanaan juga diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman siklus perencanaan yang mampu memperkuat tata kelola, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.
Menurutnya, perencanaan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kontrak kepercayaan dengan publik yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
“Dengan kapasitas yang diperkuat, diharapkan para peserta mampu mengintegrasikan arah kebijakan nasional dan ketenagakerjaan ke dalam siklus perencanaan di unit kerja masing-masing,” kata Hery.