Menteri ATR/BPN: Reforma Agraria Strategis Tingkatkan Pembangunan
Bukan hanya diperkuat dengan direktorat jenderal yang menangani sengketa maupun lapisan pemerintah saja, namun perlu juga melibatkan unsur masyarakat yang kemudian masuk ke dalam lima pilar.
“Kuatkan koordinasi lima pilar melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menyelesaikan permasalahan LPRA,” ujar Hadi.
Khusus untuk penyelesaian persoalan Reforma Agraria yang menyangkut lintas sektor, Hadi mengimbau masalah itu dibahas secara komprehensif pada rangkaian GTRA Summit 2023.
Mengingat rumitnya permasalahan tersebut, diperlukan pemikiran dan penemuan berupa solusi-solusi kreatif dan inovatif terhadap permasalahan keagrariaan melalui sistem administrasi pertanahan yang terintegrasi.
“Dengan pelaksanaan Rakernis ini saya harap dapat menjadi ajang untuk saling bertukar informasi, koordinasi, dan kolaborasi bidang penataan dan pemberdayaan seluruh Indonesia, untuk mengejar target yang telah ditetapkan serta menyelesaikan seluruh permasalahan agraria yang ada,” kata Hadi.
Sementara itu, Dirjen Penataan Agraria Dalu Agung Darmawan melaporkan terkait program-program yang menjadi bahasan rapat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, penyelesaian target 9 juta hektare, hingga penyelesaian LPRA.
“Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan berbagai rumusan, terobosan, dan kebijakan terkait hal tersebut. Beberapa program itulah yang menjadi objek kami di dalam runut memahami dan menyelesaikan tugas-tugas di jajaran Ditjen Penataan Agraria,” kata Dalu.