Menteri BUMN Yakin Generasi Muda Lebih Terbuka Pada Kompor Listrik
Terkait dengan kompor gas LPG, Erick mengatakan bahwa pemerintah tidak mungkin langsung menghapuskannya. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang berada di bawah seperti pedagang asongan yang harus bergantung pada bahan bakar gas.
Infrastruktur serta ekosistem gas LPG saat ini seperti agen gas LPG dan sebagainya yang sudah terbangun sejak lama juga tidak boleh langsung dimatikan, karena merupakan bagian daripada ekonomi Indonesia.
Maka dari itu, ujar Erick, terdapat upaya untuk melakukan konversi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) melalui proses gasifikasi.
“Transisi ini yang perlu kita jaga di mana terdapat keseimbangan antara gas LPG, DME dan kompor listrik,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa dari per kilogram gas LPG yang dikonversi ke kompor listrik, terdapat penghematan biaya sekitar Rp8.000 per kilogram gas LPG.
“Tentu saja dengan adanya potensi penghematan ini diharapkan dapat mengubah dari yang tadinya menggunakan energi impor menjadi energi domestik,” katanya.
Selain itu program kompor listrik juga diharapkan dapat mengubah energi yang mahal menjadi energi yang murah sehingga terjangkau semua kalangan.
Untuk itulah, PLN mendukung program kompor listrik dengan mempertimbangkan suatu keseimbangan yang merupakan masukan dari Kementerian BUMN dan Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
