Wamen ESDM sebut Shell dan BP sudah sampaikan data impor ke Pertamina
BUMNINC.COM I Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan badan usaha swasta, seperti Shell dan BP (British Petroleum), sudah menyampaikan data kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM) ke Pertamina.
“Sudah menyampaikan data ke Pertamina,” ucap Yuliot ketika ditemui di sel Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa.
Yuliot menjelaskan bahwa pada Jumat (19/9), badan usaha swasta yang terdiri atas Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil sudah menyepakati akan membeli base fuel yang diimpor oleh Pertamina dan akan menambahkan zat aditif sesuai dengan ketentuan badan usaha masing-masing.
Pertemuan antara Shell, BP, Vivo, ExxonMobil, dan Pertamina difasilitasi oleh Kementerian ESDM. Akan tetapi, dalam hal kesepakatan bisnis, Yuliot menyampaikan bahwa hal tersebut di luar kewenangan ESDM.
“Semua itu B to B (business to business), kalau tidak tercapai (kesepakatannya), kami akan evaluasi apa yang membuat tidak tercapai,” ucap Yuliot.
Lebih lanjut, Yuliot mengatakan bahwa target Kementerian ESDM adalah BBM dapat tersedia kembali di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dalam waktu sepekan.
“Arahan dari Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), 7 hari itu sudah terisi di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) swasta,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.
Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (fuel base) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing.
Syarat selanjutnya, SPBU swasta mengajukan adanya survei bersama pembelian stok BBM, serta adanya transparansi harga pembelian.
Menteri ESDM menyampaikan stok impor BBM baru tersebut paling lambat masuk ke Indonesia dalam kurun waktu tujuh hari.
Adapun untuk volume impor tambahan masing-masing dari SPBU swasta, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat teknis.