LPI Akan Jadi Jembatan Investor Asing untuk Optimalisasi Aset Infrastruktur BUMN
BUMNINC.COM I Pemerintah akan mengundang investor asing melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk mendorong optimalisasi aset infrastruktur, terutama proyek-proyek eksisting dari perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa injeksi modal terhadap proyek infrastruktur sangat penting untuk mendorong perekonomian. Namun, keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) membuat perlu adanya skema pembiayaan lain, seperti melalui investasi.
Dia menyebut bahwa pembiayaan itu dapat berasal dari perusahaan pelat merah maupun investasi dari pihak lain. Pembiayaan itu pun bukan hanya ditujukan untuk pembangunan proyek baru, tetapi mencakup pengelolaan proyek-proyek yang sudah ada agar semakin optimal.
“Salah satu pendekatan sangat penting yakni dengan penandatanganan head of agreement, pendekatan melalui optimalisasi aset atau asset recycling khususnya proyek infrastruktur eksisting yang ada di BUMN, yang sudah dibangun atau sudah beroperasi,” ujar Sri Mulyani dalam siaran pers virtual, Kamis (14/4/2022).
Dia menyebut bahwa investasi yang masuk tidak melulu melalui APBN atau kas negara, tetapi injeksi fresh money dapat melalui LPI atau Indonesia Investment Authority (INA). LPI dapat menjembatani investasi dari para investor asing ke proyek-proyek infrastruktur eksisting.
Menurut Sri Mulyani, pembentukan INA membuat Indonesia dapat mengembangkan creative financing dengan membuat platform sangat kredibel. Indonesia bisa bekerja sama dengan para investor dari berbagai sumber, sehingga bisa memperoleh investasi ekuitas yang bersifat jangka panjang.
“[Skema itu] akan sangat memberikan tambahan stabilitas bagi pembangunan Indonesia, karena bukan dalam bentuk utang dan surat berharga jangka pendek,” ujarnya.
Sri Mulyani menyebut bahwa strategi co-investment dapat menjadi modal bagi Indonesia, dalam hal ini LPI untuk meyakinkan para investor.
Indonesia dapat memberikan keseimbangan antara kepastian investasi dengan tingkat risiko yang sesuai (acceptable). “Ini salah satu upaya bagi kita untuk membangun reputasi platform INA tidak hanya sekadar MoU head of aggrement, tetapi ini signaling bagi dunia bagiamana Indonesia melakukan bisnis investasi bidang infrastruktur secara kredbiel,” ujar Sri Mulyani.[]
