PP Muhammadiyah: Kinerja dan Keberhasilan BSI Hendaknya Tidak Dinilai dari Laba
BUMNINC.COM I Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengatakan kinerja dan keberhasilan Bank Syariah Indonesia (BSI) hendaknya tidak dinilai dari laba, tetapi sejauh mana membantu menciptakan lapangan kerja dan tujuan sosial.
“Bagaimana untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kebijakan tersebut dapat mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi sekaligus terwujudnya pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila,” kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Natsir dalam konferensi pers daring, Selasa (22/12/20).
Menurut Haedar, Bank Syariah Indonesia (BSI) dan perbankan Indonesia pada umumnya harus memiliki kebijakan pro Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Muhammadiyah menilai Bank Syariah Indonesia harus memiliki kebijakan khusus bersifat imperatif yang lebih besar atau minimal 60 persen untuk UMKM.
“Minimal 60 persen untuk pembiayaan UMKM. Tujuannya untuk akselerasi pemberdayaan, penguatan, dan pemihakan yang tersistem kepada UMKM dan kepentingan mayoritas rakyat atau masyarakat kecil,” ujarnya.
Haedar bilang bila kesenjangan sosial-ekonomi dibiarkan maka hal itu akan merusak kebersamaan dan persatuan Indonesia.
“Bank Syariah Indonesia dan perbankan pada umumnya tidak menjadi lembaga yang memberi kemudahan dan dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki akses kuat secara ekonomi, politik, dan sosial manapun,” pungkas Haedar.
Saat ini, PP Muhammadiya sendiri bersiap menerbitkan petunjuk teknis (juknis) terkait dengan dana amal usaha dan persyarikatan yang disimpan di Bank Syariah Indonesia.
Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto menyampaikan, juknis tersebut akan diterapkan oleh seluruh pimpinan amal usaha Muhammadiyah di Indonesia.
