PP Muhammadiyah: Kinerja dan Keberhasilan BSI Hendaknya Tidak Dinilai dari Laba
“Dalam waktu dekat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menerbitkan petunjuk teknis yang terkait dengan dana amal usaha dan Persyarikatan yang disimpan di tiga bank syariah pemerintah dan penempatan dana setelah BSI mulai beroperasi,” kata Agung dalam kesempatan yang sama.
Dia juga menyampaikan sikap PP Muhammadiyah terhadap merger bank syariah BUMN. Menurutnya, penggabungan tiga bank syariah yang dikelola pemerintah merupakan kebijakan dan kewenangan penuh pemerintah yang diambil berdasarkan pengkajian yang komprehensif dan mendalam.
“BSI sebagai bank syariah maupun lembaga perbankan milik negara pada umumnya hendaknya benar-benar menjadi perbankan Indonesia yang dikelola secara good governance, profesional, dan terpercaya untuk sebesar-besarnya hajat hidup dan peningkatan taraf hidup rakyat,” ungkapnya.
Dia meminta pengelolaan dan manajemen BSI harus benar-benar dikontrol dengan seksama, transparan, dan akuntabel sehingga sejalan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta tidak ada pihak manapun yang menyalahgunakan dan memanfaatkan perbankan Indonesia untuk kepentingan yang bertentangan dengan asas, fungsi, dan tujuannya.
Seperti diketahui, PP Muhammadiyah mengkaji menarik seluruh dana yang tersimpan di Bank Syariah Indonesia. Nantinya, dana tersebut dialihkan ke bank syariah lainnya.
Meski begitu, Muhammadiyah tidak menyebut besaran dana yang akan ditarik dan bank syariah mana yang nantinya akan menyimpan peralihan dana dari Bank Syariah Indonesia. Beredar kabar dana Muhammadiyah mencapai Rp15 triliun di Bank Syariah Indonesia.[]
