Jiwasraya Ungkap Sejumlah Faktor Alasan Rasionalisasi Pegawai
Direktur Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia dan Umum Jiwasraya Mahelan Prabantarikso menambahkan, faktor lainnya yang mengharuskan perseroan melakukan rasionalisasi yakni berkenaan dengan beban pekerjaan yang sudah banyak berkurang, ditambah tidak ada lagi aktivitas penjualan produk pasca dilakukannya pengalihan portofolio.
“Saat ini sudah tidak ada lagi aktivitas penjualan produk dan perusahaan sudah mengalami kerugian sejak lama. Faktor-faktor itu yang mendasari perlu dilakukannya rightsizing struktur organisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan menuju rencana pengembalian izin,” jelas Mahelan.
Adapun landasan hukum program rasionalisasi yang mencakup Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen Jiwasraya dan Serikat Pekerja Jiwasraya pada 2020.
Mahelan pun memastikan manajemen Jiwasraya telah memenuhi hak-hak pegawai di tengah kondisi keuangan perusahaan yang terus menurun. Selain itu, dalam penghitungan hak pasca-kerja pegawai yang diikutsertakan dalam program rasionalisasi ini juga telah sesuai dan bahkan lebih baik dari ketentuan hak pasca-kerja untuk pegawai yang terkena rasionalisasi dalam rangka efisiensi sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) PP 35/2021.
“Keputusan ini memang tidak mudah sehingga dibutuhkan dukungan serta pengertian dari semua pihak. Tapi sekali lagi kami berterima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan selama ini hingga sampai akhirnya rangkaian program restrukturisasi telah memasuki tahap akhir,” ujarnya.
