Menteri Luhut: Pemerintah Komitmen Lakukan Efisiensi Sistem Kerja Pelabuhan di Indonesia
Di samping itu, Luhut menyatakan, biaya logistik di pelabuhan di Indonesia tergolong mahal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Padahal, biaya logistik menjadi pertimbangkan investor dalam menjalankan bisnisnya.
“Sebagai ilustrasi dampak secara makro, pebisnis dan investor mempertimbangkan biaya logistik dalam menjalankan bisnis dan investasi. Dengan biaya logistik tinggi, berkurang lah minat pebisnis berinvestasi dan berkuranglah lapangan kerja dan daya beli masyarakat makin rendah,” tambahnya.
Oleh karena itu, Luhut menginginkan supaya sistem kerja di pelabuhan Indonesia bisa menjadi efisien. Salah satu cara untuk melakukan efisiensi untuk dengan menerapkan digitalisasi.
“Presiden memerintahkan untuk melakukan efisiensi di semua pelabuhan. Dan saya sampaikan, kita akan lakukan dengan digitalisasi dan juga harus berani memecat orang yang tidak memiliki kemampuan. Tidak bisa terlalu dibanyak kasih angin. Kalau satu dua kali kesempatan tidak bisa, harus langsung ganti,” ujar Luhut.
Lebih lanjut, Luhut pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sistem yang efisien dalam mencegah praktik korupsi di Pelabuhan. Menurut Luhut, masih banyak mafia pelabuhan yang bermain di pelabuhan.
“Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” kata Luhut.
Luhut menyebut, para mafia tersebut yang membuat sistem kerja di pelabuhan menjadi tak efisien. Luhut mengaku sudah memberikan informasi tersebut kepada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
“Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang ke Pak Pahala, ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem, atau dipenjarakan,” ucap Luhut.
