Pemerintah Jor-joran Kucurkan PMN, Ekonom: Tidak Terlalu Signifikan Bagi Perekonomian
BUMNINC.COM I Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Enny Sri Hartati pesimistis terhadap dampak Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Enny, PMN pemerintah tidak sesuai konsep penyertaan modal yang normal, sehingga dampak terhadap BUMN tidak akan signifikan terhadap perekonomian.
“Mestinya saat BUMN sedang berkinerja tinggi pemerintah memberikan suntikan PMN. Saat kinerja bagus ditambah modal otomatis semakin on fire kan. Sesederhana itu,” ujar Enny saat dihubungi Bumninc.com, Selasa (24/11/20).
Enny mengatakan, beberapa BUMN yang diberikan PMN seharusnya disuntik dana jauh-jauh hari. Ia mencontohkan PT Hutama Karya yang diberi mandat untuk menggarap tol di luar pulau Jawa.
“HK kan harus mengadakan lahan dari 2016-2017 tapi masih dihutang pemerintah. Sehingga kesulitan cash flow atau likuiditas. Sekarang pemerintah memberikan PMN atas nama Covid-19. Ini lebih lucu daripada srimulat,” ucap Enny.
Enny melanjutkan, banyak BUMN yang bermasalah dikarenakan tata kelola bisnis alih-alih pandemi corona. Ia mencontohkan PT Garuda Indonesia yang sudah sejak lama sebetulnya bermasalah. Hal itu, kata Enny, lantaran kesalahan memprediksi dan membuat perencanaan.
“Dulu Garuda besar-besaran untuk investasi penerbangan yang luar negeri. Semua penerbangan umroh, haji. Dengan promo waktu itu boleh bawa sepeda untuk bersepeda di eropa. Dipikir penumpangnya antusias, ternyata banyak yang one way. Kesana kosong, atau kesininya kosong penumpangnya. Artinya ada kesalahan dalam perencanaan bisnis,” papar Enny.
Hal tersebut diperparah dengan kondisi pandemi sekarang dengan larangan terbang luar negeri. “Ditambah juga beberapa mandate garuda harus terbang sekalipun tidak menguntungkan. Itu kan hanya sebagian kecil. Atas nama corona dibagilah PMN,” ujar Enny.
Disamping itu, menurut Enny dipengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah dikarenakan utang Garuda dalam bentuk dolar. Kasus yang sama juga dialami oleh PLN dan Pertamina, ujar Enny.
“Jadi, PLN tetap rugi, pertamina tidak memperbesar juga bisnisnya. Kalo pemerintah tidak banyak berhutang ke Pertamina, tentunya Pertamina bisa membuat cadangan saat minyak dunia belasan dolar saja per barel. Nah kalo 95 triliunan tidak diutang pemerintah, bisa memperbesar cadangan dan membuat efisien. PMN pemerintah pun tidak ngefek kalo besarannya segitu,” tutur Enny.
Pertimbangan politik bukan bisnis
Enny melihat, dalam pengelolaan BUMN masih terjadi campur-aduk antara pertimbangan-pertimbangan bisnis dengan pertimbangan-pertimbangan politik. Harusnya, kata Enny, dalam aksi korporasi itu dilihat dari peluang bisnis.
