Perlu Kolaborasi Perluas Akses UMKM Dapatkan Pembiayaan Sehat
BUMNINC.COM I Pembiayaan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ultra mikro kini tak lagi cukup dilakukan oleh lembaga perbankan saja. Diperlukan kolaborasi berbagai lembaga keuangan untuk memperluas akses pelaku UMKM dan ultra mikro mendapatkan pembiayaan sehat.
Hal itu dinyatakan oleh Komisaris BRI, Rofikoh Rokhim dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di FEB Universitas Indonesia, Sabtu (13/3). Dalam pidato berjudul Perbankan dan Keuangan Sosial: Aspek Berkelanjutan untuk Kesejahteraan, Rofikoh menyoroti pentingnya penerapan nilai keberlanjutan (sustainability) yang dilakukan lembaga keuangan, khususnya bank.
Salah satu cara adalah penyaluran pembiayaan untuk UMKM. Pemberian kredit itu otomatis berdampak pada peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Pada 2019, tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia berada di angka 76,19 persen.
“Angka ini menunjukkan bahwa belum semua penduduk Indonesia dapat menikmati akses jasa keuangan, dan sebagian di antaranya bisa jadi merupakan pelaku UMKM. Padahal salah satu penentu keberlangsungan suatu usaha adalah kemampuannya memperoleh akses permodalan yang terjangkau. Data menunjukkan, bahwa UMKM mendapatkan pembiayaan dari perbankan sebesar Rp1.091 triliun pada bulan Desember 2020, yaitu masih sekitar 25 persen dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan,” tutur Rofikoh.
Diungkapkan, ada empat penyebab sulitnya UMKM mendapat akses pembiayaan formal. Pertama, adanya information opacity (kekurangan informasi) karena UMKM biasanya tidak masuk audit lembaga perbankan, minim menggunakan teknologi, dan asetnya tidak dijamin. Kedua, ada information asymmetry yang berujung pada terjadinya credit rationing dari bank. Rasionalisasi kredit menyebabkan banyak pelaku UMKM yang dibebankan biaya pembiayaan tinggi oleh bank, untuk mengantisipasi potensi default dari debitur.
