Quo Vadiz BUMN: Harapan Baru di Era BP BUMN dan BPI Danantara
Solusinya adalah dualisme fungsional: operasional BUMN tunduk pada hukum privat, tetapi pejabatnya tetap menjaga integritas publik. Prinsip Business Judgment Rule harus ditegakkan agar keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik tidak dikriminalisasi. Dengan demikian, profesionalisme dapat tumbuh tanpa mengorbankan transparansi.
Reformasi yang tengah berlangsung sesungguhnya sejalan dengan praktik terbaik global. Tiongkok memiliki SASAC, Singapura dengan Temasek, dan Malaysia melalui Khazanah Nasional. Semua menempatkan negara sebagai pemilik strategis, bukan operator bisnis. SASAC, misalnya, berhasil memangkas jumlah BUMN pusat dari 196 menjadi sekitar 97 perusahaan, menciptakan raksasa global seperti CRRC, COSCO, dan State Grid. Kunci keberhasilannya: independensi, konsolidasi, dan orientasi hasil.
Indonesia perlu belajar dari hal itu. BP BUMN harus fokus pada tata kelola dan pengawasan nilai aset negara; Danantara pada penciptaan nilai dan efisiensi bisnis. Targetnya jelas: memperkuat posisi BUMN di pasar, bukan memperluas birokrasi di pusat. Reformasi kelembagaan harus segera diikuti oleh hasil konkret—restrukturisasi cepat, efisiensi lintas sektor, dan transparansi kinerja melalui laporan daring terbuka.
Tanpa langkah nyata, semua desain kelembagaan ini hanya akan menjadi kosmetik birokrasi baru yang dibungkus jargon reformasi. Reformasi BUMN akan kembali menjadi proyek setengah hati. Dan di tengah ketidakpastian global, Indonesia tidak punya kemewahan untuk menunda pembuktian itu lebih lama lagi.
Kesimpulan
Penataan BP BUMN dan Danantara sebenarnya mengarah ke model global best practice. Dalam hal ini negara bertindak sebagai pemilik strategis melalui BP BUMN. Portofolio BUMN dikelola profesional oleh Danantara. Tidak hanya itu, kebijakan fiskal & pembangunan tetap dikendalikan Kemenkeu dan Bappenas. Model ini, jika diimplementasikan konsisten seperti SASAC-Temasek-Khazanah,
akan menghasilkan tata kelola BUMN yang efisien, transparan, dan bebas intervensi politik. Namun tetap berfungsi sebagai instrumen pembangunan nasional.
