Kebijakan New Normal Diperlukan Agar Ekonomi Bisa Bergerak
Indonesia segera memasuki kenormalan baru (new normal) dalam menghadapi pandemi corona (covid-19). Pemerintah pun telah menyiapkan skenario dan protokol untuk menyokong kebijakan tatanan baru tersebut.
Kepala Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, penyesuaian di tengah kondisi pandemi menjadi kewajaran yang sulit terhindarkan.
Menurutnya, ketika ekonomi terpuruk seperti saat ini, skenario dan protokol new normal diperlukan agar ekonomi bisa bergerak secara gradual.
“Pemberlakuan New Normal pada akhirnya memang harus diberlakukan dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku ketat. Intinya Ekonomi diupayakan bergerak secara gradual sambil menjalankan protokol New Normal dengan ketat, law enforcement diberlakukan tegas dan konsisten,” ujar Toto kepada Kontan.co.id, Selasa (26/5).
Toto, yang juga merupakan pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menyatakan bahwa perusahaan plat merah bisa menjadi pionir dalam penerapan kondisi new normal ini. Apalagi, Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah menerbitkan surat edaran terkait dengan persiapan new normal tersebut.
Lebih lanjut, Toto menyebut bahwa pandemi corona sudah berdampak signifikan pada sebagian besar pelaku usaha, termasuk BUMN. Misalnya, terhadap kinerja dan target perusahaan, arus kas, terjadinya gagal bayar hutang jatuh tempo, hingga merumahkan karyawan. Dengan new normal, kata Toto, maka pelaku usaha pun bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali mendenyutkan bisnisnya.
Hanya saja, Toto menekankan protokol atau regulasi terkait new normal ini wajib untuk ditaati dan diawasi secara ketat. Zonasi terhadap lokasi kantor pun mesti menjadi pertimbangan.
“Kalau periode PSBB terus diperpanjang, nafas ekonomi sebagian besar dunia usaha termasuk BUMN akan semakin sulit. Maka new normal memberikan harapan baru bagi kembalinya nafas ekonomi. Sepanjang lokasi kantor ada di zona hijau dan protokol covid dijalankan dengan ketat, saya kira kebijakan ini bisa ditolerir,” ungkap Toto.
Adapun, pemerintah telah menyiapkan skenario maupun protokol untuk menerapkan new normal. Antara lain melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Juga Surat Edaran Nomor HK.02.02/Menkes/335 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area publik) dalam rangka keberlangsungan usaha.
Dihubungi terpisah, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Hasbullah Thabrany mengatakan, kebijakan new normal maupun pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak bisa asal diterapkan. Melainkan harus secara bertahap, sektor tertentu, dan tidak mencakup skala wilayah yang luas. Terpenting, jumlah kasus penularan juga harus sudah menurun.
“Kita harus yakinkan dulu kasus tidak menularkan kepada orang lain. Yang baik, angka penularan sudah jauh di bawah satu. Kalau syarat sudah terpenuhi, PSBB boleh dilonggarkan bertahap, tidak boleh sekaligus di wilayah luas. Juga tidak boleh sekaligus di semua sektor ekonomi dan pendidikan,” terangnya kepada Kontan.co.id, Selasa (26/5).
Menurutnya, sektor ekonomi yang paling dibutuhkan masyarakat harus mendapat prioritas, yakni kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan. Hanya saja, pemerintah pun harus lebih mengantisipasi ketidak disiplinan masyarakat dan pelaku usaha.
“Kita saksikan dalam Idul Fitri, masih banyak orang belanja dan rekreasi tidak peduli aturan protokol kesehatan. Disipilin harus dipantau ketat,” ujar Hasbullah.
Ia pun menegaskan, para pelanggar harus diberikan sanksi. Misalnya, untuk pelaku usaha yang melanggar diberikan denda besar dan tidak boleh menerima bantuan pemerintah seperti paket ekonomi. Sedangkan untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat, bisa juga dengan menerapkan kerja sosial.
“Tetapi pemerintah harus terus pantau orang-orang yang tidak bisa bekerja. Mereka yang benar-benar tidak bisa mencukupi sembako harus dipenuhi pemerintah,” tegas Hasbullah.
Selain itu, untuk meminimalisasi penularan covid-19, Hasbullah juga meminta agar jalur keluar masuk antar provinsi bisa semakin diperketat. “Supaya provinsi yang sudah bagus penanganannya tidak kemasukan kasus baru dari provinsi yang belum bagus, yang masih zona merah,” ujarnya.
Adapun, terkait dengan protokol yang diterbitkan Kemenkes, Hasbullah menilai bahwa kebijakan itu dapat diterapkan. Namun harus ada evaluasi berkala untuk menilai efektivitasnya. “Sementara Kepmenkes bisa diterapkan. Tetapi karena ini hal baru, harus siap-siap revisi setelah observasi sekitar satu bulan, untuk memperhatikan mana yang efektif dan mana yang tidak,” tutup Hasbullah.
*
Sumber: Kontan
