Anggota DPR: BUMN Sebaiknya Berprinsip Business Judgement Rule
Politisi dari Fraksi Golkar ini menjelaskan, jika masuk keuangan negara maka BUMN rentan oleh intervensi negara. Sehingga, tidak menutup kemungkinan ada campur tangan politik dalam setiap kebijakannya yang tentu saja sulit dielakkan.
“Akan rentan dalam konteks menjadi intervensi negara. Selama dia itu masih dalam kendala masuk rezim keuangan negara, di situ pasti akan ada campur tangan kekuatan politik, tidak terelakkan. Satu-satunya jalan untuk mengeluarkan daripada kepentingan politik itu, supaya BUMN itu murni berjalan sesuai dengan konteks mekanisme pasar maka harus ditarik supaya BUMN itu masuk ke dalam rezim kategori business judgement rule,” ungkapnya.
Namun, menurut Nusron hal tersebut akan memicu pertanyaan, terutama, mengenai kehadiran negara pada sektor tertentu. Kemudian, terkait kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO). Maka itu di poin kedua, kata dia, akan ada dua pendekatan. Nantinya, akan dipisah mana BUMN yang menjalankan PSO, mana yang menjalankan bisnis murni.
