Debitur Baru KUR BRI Lampaui Target, Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas
BUMNINC.COM I Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus dilakukan bank penyalur, salah satunya oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI. BRI menjadi bank penyalur KUR terbesar di Indonesia. Keberhasilan BRI dalam menyalurkan KUR salah satunya ditunjukkan dari pencapaian debitur baru KUR. Hingga Triwulan III 2023, Debitur baru KUR BRI telah tumbuh melampaui target yang ditetapkan pemerintah, sehingga substansi penyaluran KUR pun tercapai yakni mendorong pelaku UMKM naik kelas.
Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menjelaskan bahwa debitur penerima KUR baru yang disalurkan BRI juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan target yang dipatok oleh pemerintah. Hingga September 2023, tercatat debitur KUR baru telah mencapai 105,82% dari target tahun penuh 2023.
“Telah mencapai 1,44 juta debitur KUR baru hingga triwulan III 2023. Sedangkan target debitur KUR baru 2023 adalah sebesar 1,36 juta debitur. Kebijakan penyaluran KUR tahun 2023 pun memiliki substansi graduasi atau UMKM naik kelas yang jelas untuk kemandirian pelaku usaha,” kata Supari.
Pada periode Januari-September 2023, BRI telah berhasil menaikkelaskan pelaku usaha sebanyak 2,3 juta debitur. Rinciannya, sekitar 351 ribu pelaku usaha naik kelas dari KUR Super Mikro ke KUR Mikro. KUR Mikro ke KUR Kecil mencapai 1,9 juta debitur, dan KUR Kecil ke Kredit Komersial sekitar 13.000 debitur.
Supari mengatakan, dalam menyalurkan kredit bersubsidi tersebut BRI selalu memegang prinsip kehati-hatian dan asas prudential banking. Sebab, KUR bukan merupakan hibah atau bantuan dari pemerintah. KUR merupakan kredit, di mana dana yang dikucurkan 100% berasal dari dana bank atau bersumber pada penghimpunan dana masyarakat.
“Sehingga penyaluran KUR harus dapat dipertanggungjawabkan, dan harus tetap dijaga kualitas kreditnya,” tuturnya.
Di sisi lain, pada tahun ini terdapat penurunan target penyaluran KUR yang diberikan oleh pemerintah kepada BRI. Sebelumnya, target penyaluran KUR BRI pada 2023 mencapai Rp 270 triliun. Kemudian direvisi menjadi Rp 194,4 triliun.
