Ketua KPK: Ada 4 Masalah Sistem Pelabuhan di Indonesia yang Rawan Korupsi
BUMNINC.COM – Jakarta. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, ada empat masalah yang perlu diselesaikan dalam sistem pelabuhan di Indonesia. Menurut Firli, keempat masalah itu perlu segera diselesaikan karena berpotensi pada tindak pidana korupsi.
“Banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dikerjakan dalam membenahi sistem pelabuhan di Indonesia, berdasarkan kajian dan survei KPK setidaknya ada empat masalah krusial yang harus dikerjakan,” kata Firli saat membuka Webinar ‘Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan’ yang diadakan Stranas PK, Kamis 11 November 2021.
Masalah pertama, kata Firli, masih ditemukan otoritas pelabuhan yang tidak menggunakan sistem aplikasi inaportnet dalam pemberian pelayanan, monitoring, dan evaluasi.
“Masih ditemukannya otoritas pelabuhan tidak menggunakan sistem aplikasi Inaportnet dalam pemberian pelayanan monitoring dan evaluasi, serta terintegrasinya dengan layanan badan usaha Pelabuhan. Hal ini mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara,” kata Firli.
Adapun Inaportnet adalah portal elektronis yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan.
