Menata Ulang Pengelolaan Dana Pensiun BUMN
Pelanggaran investasi tersebut misalnya terkait investasi langsung dimana investasi yang tidak feasible secara bisnis tetap dikerjakan. Misalnya investasi pada sector property. Kebocoran terjadi mulai dari pengadaan lahan, proses konstruksi sampai dengan feasibility aspek komersial dari proyek tersebut. Sementara investasi pada portfolio surat berharga sering mengabaikan prinsip prudent, dimana investasi dilakukan tidak pada kategori surat berharga yang aman (bluechips), namun pada portfolio yang punya risiko tinggi. Akibatnya potensi kerugian menjadi sangat tinggi pada Dapen tersebut.
Pertanyaan bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan pada Dapen BUMN sehingga terjadi banyak pelanggaran? Sebetulnya sudah ada laporan regular yang diserahkan Dapen kepada OJK maupun kepada Kementrian BUMN. Demikian pula pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas pada Dapen BUMN. Hal yang mungkin terjadi adalah early warning system di pihak otoritas pengawasan yang belum bekerja optimal. Demikian pula kualitas Dewan Pengawas Dapen, terutama dari unsur Pendiri, patut dipertanyakan . Kalau mekanisme pengawasan berjalan normal mustinya berbagai pelanggaran pengelolaan Dapen bisa dicegah lebih awal.
Persoalan kualitas pengawasan dan pengelolaan investasi tentu berujung pada pertanyaan bagaimana kualitas talent yang dimiliki Dapen tersebut. Sudah menjadi rahasia umum terkadang orang yang ditempatkan oleh unsur Pendiri pada pengelola Dapen BUMN bukanlah the best talent yang ada di BUMN tersebut. Apalagi kalau pengelola Dapen lainnya juga kurang teruji dalam pengelolaan dana yang relative besar. Ini menjadi sumber masalah kenapa Dapen BUMN tidak dapat bekerja optimal atau bahkan cenderung menjadi bahan “gorengan”pihak lain.
Apa solusi yang bisa dilakukan untuk perbaikan Dapen BUMN ke depan? Pertama kualitas pengawasan perlu ditingkatkan dimana konsep three lines of defense harus bisa dioptimalkan. Pengawasan berlapis dijalankan secara internal sehingga kemungkinan kebocoran bisa diminimalisir. Hal ini perlu diperkuat dengan kualitas pengawasan pihak otoritas yang lebih antisipatif, sehingga potensi kebocoran bisa dideteksi lebih awal.
