Utang BUMN Membengkak, Adakah Solusinya?
Beberapa BUMN bisa menerbitkan obligasi di pasar internasional dalam denominasi asing. Namun di saat yang sama hal ini menunjukkan bahwa permasalahannya bukan hanya utang yang semakin menggunung tetapi juga akses pendanaan yang cenderung terbatas.
Lihat saja sepanjang tahun lalu. Ketika dana pihak ketiga (DPK) bank naik, kredit direm dan porsi kepemilikan surat berharga bank-bank cenderung meningkat.
Toh kalau pun pemerintah memberikan suntikan modal langsung lewat PMN apakah bisa langsung sehat? Kan tidak juga. Lagipula dari sekian banyak penugasan yang diberikan ke BUMN pemerintah juga masih memiliki tunggakan pembayaran kepada BUMN yang cairnya butuh bertahun-tahun.
Utang pemerintah pusat memang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain maupun ambang batas yang diamanatkan oleh undang-undang. Namun melihat BUMN yang sekarat akibat utang pemerintah tentu saja tak bisa berdiam diri.
Salah satu upaya untuk menyehatkan kembali ‘anak-anaknya’ yang sedang sakit dan sekarat pemerintah lewat Kementerian BUMN berupaya mendorong privatisasi BUMN dan anak usahanya lewat penawaran perdana saham guna meraih pendanaan non utang.
Keberadaan SWF (INA) juga digunakan sebagai salah satu alternatif solusi pendanaan non-utang. Hanya saja Fitch Ratings dalam risetnya mengatakan bahwa deleveraging utang BUMN lewat INA tidak bisa terjad dalam waktu singkat mengingat modal INA masih relatif kecil dibandingkan dengan utang BUMN terutama yang strategis.