Catatan Awal Tahun BUMN
Cita-cita terbentuknya BUMN Holding digagas sejak awal Kementerian BUMN dibentuk yang dinahkodai oleh Tanri Abeng. Namun, seiring berjalannya waktu dan bergonta-ganti pemerintahan, proses pembentukan holding tersendat. Padahal, banyak pihak yang mendukung pembentukan holding BUMN tersebut lantaran dinilai dapat memberikan kontribusi lebih baik untuk negara.
Pada 2017, Menteri BUMN Rini Soemarno sempat memastikan bahwa akan ada pembentukan holding BUMN di enam sektor. Keenam sektor tersebut diantaranya, sektor minyak dan gas, pertambangan, perbankan dan jasa keuangan, perumahan, konstruksi dan jalan tol, serta pangan. Namun, hingga akhir tahun hanya satu holding saja yang terbentuk, yakni holding pertambangan.
Managing Director Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI) Toto Pranoto mengatakan, urgensi pembentukan holding terutama pada daya saing korporasi.
Ia bercerita, pada tahun 1999 silam, Tanri Abeng mengundang konsultan asal Amerika Serikat untuk membuat sebuah kajian mengenai bagaimana masa depan perusahaan-perusahaan plat merah, termasuk diantaranya usul pembentukan beberapa holding di berbagai sektor. Namun sayangnya, dokumen yang sudah dibuat 1999 silam terpaksa masuk laci, lantaran setiap pemerintahan setelahnya sibuk mengurusi fokus agenda masing-masing.
Soal daya saing, mari kita intip, jika saat ini terdapat sekitar 118 perusahaan BUMN di berbagai bidang usaha, hanya 25 perusahaan diantaranya dapat memberikan kontribusi besar terhadap negara. Artinya, sekitar 25 perusahaan BUMN besar menghasilkan hampir 90 persen dari total sales keseluruhan BUMN tanah air.
Tujuan spesifik dibentuknya BUMN Holding diantaranya untuk mengefisienkan jumlah perusahaan sekaligus guna memberikan nilai yang lebih baik. Dengan meleburnya perusahaan-perusahaan plat merah ini, diharapkan dapat saling bersinergi satu sama lain dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas, baik dari segi aset maupun profit.
BUMN holding diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap daya saing. Sebab, jika holding BUMN dapat terwujud, maka perusahaan milik tanah air dapat sejajar dan bersaing secara regional maupun global. Hal tersebut dapat bercermin dari holding perusahaan plat merah Semen Indonesia maupun Pupuk Indonesia Holding Company.
Membentuk Holding BUMN memang bukanlah perkara mudah, sebab terdapat aspek-aspek penting yang harus diperhatikan. Jangan sampai penyatuan beberapa perusahaan malah akan menurunkan kualitas sektor tersebut. Berkaca dari sektor semen dan pupuk 15 tahun silam, banyak aspek dan pengalaman yang dapat dipelajari. Diantaranya, dari segi manajemen, sumber daya manusia (SDM), penyatuan visi dan misi, hingga penentuan pemimpin baru ajang akan memimpin holding sektor tersebut. Sebab, perusahaan-perusahaan yang akan disatukan harus mulai berhenti berjalan sendiri-sendiri dan dapat memberikan sinergi satu sama lain.
Toto menilai, jika dibandingkan dengan holding milik Malaysia Khazanah Nasional dan Singapura dengan Temasek, ke 20 BUMN Indonesia sudah dapat bersaing. Kalau dibandingkan Temasek, 20 BUMN tadi masih relatif kalah. Tapi kalau dibandingkan ke Khzanah dalam beberapa indikator BUMN Indonesia sudah lebih bagus.
Toto menambahkan, pembentukan holding BUMN ini menang tak terlepas dari aspek perpolitikan dalam negeri. Dalam hal ini Kementerian BUMN hari dapat menjalin hubungan baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga, gagasan-gagasan baik mengenai pembentukan BUMN ini dapat diterima oleh parlemen.
Mengawali tahun 2018, perlu diulas kembali nilai pentingnya holding BUMN. Berikut nukilan wawancara Romys Binekasri dari AKURAT.CO dengan Managing Director Lembaga Management FEB UI, Toto Pranoto.
Apakah Indonesia sudah siap melahirkan semakin banyak BUMN Holding?
Jadi Sebenarnya pertanyaannya bisa dijawab sederhana, kita sekarang memiliki sekitar 120-an BUMN, 118 tepatnya. Tapi angka statistiknya bilang gini, sekitar the top 25 BUMN terbesar menghasilkan hampir 90 persen dari total sales keseluruhan BUMN. Kan nanti namanya 20:80 artinya, yang 20 persen menghasilkan total keseluruhan populasi. Artinya 25 BUMN terbesar menghasilkan hampir 90 persen total penjualan seluruh BUMN. Jadi pertanyaannya, mengurusi 118 BUMN buat apa? Kalau 25 besarnya saja sudah menghasilkan dari total seluruh BUMN.
Artinya kompleksitas mengurus BUMN sekelas Telkom, PLN, Pertamina, akan sama rumitnya dengan kelasnya PN Garam, Balai Pustaka, karena saat akan melakukan aksi korporasi butuh ada persetujuan dari kementerian dan DPR.
Prosedur dan waktunya yang harus ditempuh, sama. Sehingga mungkin ada kebutuhan bagi negara, bagi Pemerintah bagaimana caranya mengelola BUMN dengan lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan publik, tapi mereka bisa bekerja lebih efektif dan efisien.
Jadi, gagasan mengenai holding company itu sebetulnya bukan gagasan setahun, dua tahun. Tapi sudah dimulai sejak Kementerian BUMN itu dibentuk tahun 1999. Jadi sejak menteri pertama Pak Tantri Abeng sudah mengundang konsultan Amerika untuk membuat kajian, blue print, bagaimana BUMN Indonesia ke depan itu akan dikelola. Termasuk diantaranya usul pembentukan beberapa holding.
Cuma waktu itu keburu era Presiden Habibie berakhir, ganti Presiden, ganti menteri, ganti kebijakan lagi. Sehingga proses holding di tahun awal 2000-an jadi mandek. Padahal 2 tahun kemudian sekitar tahun 2001-2002 Pemerintah Malaysia mengundang konsultan yang sama membuat kajian holding di Malaysia, akhirnya keluarlah rekomendasi Khazahnah. Dan itu diteruskan oleh perdana menterinya sebagai suatu bentuk korporasi baru di Malaysia. Sehingga Khazahnah pada 2003 mulai tumbuh sampai sekarang lebih besar.
Nah Indonesia, kajian awalnya dibuat tapi implementasinya “masuk laci”. Sehingga gagal dilaksanakan dengan cepat. Lalu di Pemerintahan baru Jokowi mulai mengefisienkan, saya kira proses kerja BUMN tadi mulai di kembalikan. Saya rasa itu langkah dan gagasan yang tepat. Karena menurut saya kalau kita melakukan pengelolaan BUMN masing-masing berarti kompleksitas pengelolaannya termasuk tinggi, bagaimana Kementerian BUMN bisa melihat dan memonitor semuanya. Karena yang harus diiris itu kan banyak. Kenapa tidak “simplifikasi” dengan membentuk BUMN holding.
Tujuannya memang mengurangi jumlah BUMN yang kita kelola tapi bukan hanya sekedar mengurangi jumlah. Tapi holding tadi harus bisa menghasilkan value. Value creation kan artinya sama dengan sinergi. Jadi kalau ada 4 perusahaan tambang mau disatukan kita bikin holding pertambangan. Misalnya Inalum Sebagai Leadernya, nanti Aneka Tambang, PT Timah, dan Bukit Asam. Kalau 4 ini dijadikan 1 apakah nilainya sama dengan 4, atau lebih besar dari 4 atau malah lebih kecil gimana? Kalau lebih dari 4 artinya terjadi sinergi. Kalau sama dengan 4 artinya tidak ada nilai yang tercipta. Untuk apa bikin holding. Lebih parah kalau turun, malah mengurangi nilai dari menyatukan mereka.
Jadi prinsipnya bukan cuma mengurangi jumlah BUMN tapi harus mampu menciptakan value menjadi yang lebih baik.
Jadi rasionalitas mengapa penting negara atau Pemerintah membentuk holding BUMN karena meningkatkan efisiensi, meningkatkan daya saing. Sehingga BUMN kita bisa bersaing di pasar regional, atau global.
Bayangkan coba yang selama ini sudah go internasional paling cuma Semen Indonesia. Tahun lalu saya bawa eksekutif BUMN pergi ke Vietnam. Saya bawa juga ke pabriknya Semen Indonesia memang harus ada kemampuan khusus yang harus mereka kuasai pemahaman tentang budaya setempat. Kedepannya dengan era semakin cepat kalau daya saing BUMN tidak bisa ditingkatkan, kita akan kesulitan. Holding company sebagai jawaban untuk memiliki budaya yang berdaya saing yang bisa menciptakan efisiensi tinggi sehingga dapat lebih baik kedepannya.
Sudah dicanangkan sejak lama tapi malah masuk laci bagaimana? Apa ada kendala yang menghambat atau BUMN-nya sendiri yang tidak mau?
Jadi sebenarnya dokumen sudah dibuat 1999, saya kira setiap pemerintahan dan Presiden punya agenda fokus masing-masing. Sehingga rencana holding tadi tidak jadi prioritas. Baru Pemerintah Jokowi tadi mungkin baru dicanangkan kembali karena memang ada keinginan dan kebutuhan punya daya saing. Karena tiap Presiden sendiri ingin BUMN bisa punya agenda yang berbeda-beda. Baru pemerintahan Presiden ini ditingkatkan.
Kalau dari BUMN sendiri untuk sebagian yang sudah pro kepada persaingan memang mengharapkan sinergi diantara mereka. Dan itu pasti membutuhkan kompetensi baru dan penyesuaian baru bukan proses yang mudah. Tapi kalau sudah disatukan saya kira bagus untuk BUMN-nya. Untuk sebagian eksekutif BUMN yang lain dianggap merusak zona nyaman mereka yang sudah nyaman dengan lingkungan mereka bisa jadi memang gagasan-gagasan baru itu menjadi sesuatu yang cukup sulit untuk bisa langsung diterima. Sehingga perlu ada sosialisasi dan inisiasi baru mengenai pentingnya membentuk holding dalam rangka meningkatkan daya saing BUMN.
Jangan diartikan pembentukan holding company itu juga disalahartikan dalam rangka terkait penjualan aset negara. Itu kan tidak ada kaitannya. Masih ada kelemahan dan harus didiskusikan lebih lanjut apakah status anak perusahaan BUMN itu dikatakan sebagai BUMN atau bukan. Karena undang-undang perseroan mengamanatkan langsung kalau adanya penyertaan langsung dari Pemerintah. Kalau sekarang statusnya sebagai anak perusahaan masih menjadi BUMN atau bukan itu masih menjadi diskusi yang cukup panjang dan harus diselesaikan.
Kalau bukan BUMN, pemerintah masih punya kuasa tidak?. Itu harus diperjelas sehingga esensi perusahaan BUMN itu betul-betul dirasakan penting dan vital buat masyarakat.
Peleburan BUMN itu apa aspek-aspek yang harus diperhatikan, seperti direksi atau asetnya? Boleh dielaborasi?
Untuk membentuk perusahaan baru atau memilih induk perusahaan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Makanya dalam 4 BUMN tambang tadi dibentuk jadi satu. Dari pengalaman semen dan pupuk, dulu awalnya 15 tahun lalu mereka sebagai operating holding. Sifatnya operating holding. Itu mengalami kesulitan karena induk dan anak perusahaan kadang-kadang bersaing sendiri-sendiri. Jadi yang mananya koordinasi dan sinergi kadang-kadang tidak terjadi karena dianggap induk dan anak perusahaan bersaing sendiri.
