Dampak Perang Tarif Jilid Dua AS–China terhadap Daya Saing BUMN Indonesia
BUMNINC.COM I Memasuki tahun 2025, dunia kembali menyaksikan memanasnya hubungan dagang Amerika Serikat dan China. Kebijakan tarif tambahan sebesar 32% untuk produk asal China yang diumumkan Presiden Donald Trump, serta ancaman tarif 10–20% untuk hampir semua produk impor, membuka babak baru dalam rivalitas ekonomi dua negara adidaya ini. Perang tarif jilid dua ini bukan hanya mengguncang hubungan bilateral mereka, melainkan juga mengguncang tatanan perdagangan global, menciptakan ketidakpastian sistemik yang merambat ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam situasi ini, keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia menghadapi ujian besar: antara risiko tergerusnya daya saing dan peluang untuk mengakselerasi transformasi struktural.
Perang tarif menyebabkan gangguan serius pada rantai pasok global. Indonesia, yang memiliki hubungan dagang kuat dengan China maupun AS, terdampak dalam berbagai lini. Penurunan ekspor tidak langsung ke AS melalui jalur produksi di China mencapai estimasi USD 300 juta (Antara, 2025). BUMN di sektor energi, industri manufaktur, telekomunikasi, dan komoditas primer—seperti Pertamina, Krakatau Steel, INKA, dan PTPN—mengalami tekanan ganda: melonjaknya biaya produksi akibat terganggunya suplai bahan baku, serta melemahnya permintaan global.
Selain tekanan terhadap neraca perdagangan, perang tarif menimbulkan ketidakpastian besar terhadap arus investasi. Investor global, yang menghindari risiko dari eskalasi tarif, menjadi lebih selektif dalam menanamkan modal. Indonesia sebagai negara berkembang mengalami penurunan Foreign Direct Investment (FDI), termasuk di sektor-sektor strategis yang selama ini menjadi kekuatan BUMN. Ini sejalan dengan temuan UNCTAD (World Investment Report, 2024) yang menunjukkan bahwa ketidakpastian geopolitik dan perang dagang menjadi dua penyebab utama turunnya FDI di emerging markets. Sementara itu, tekanan inflasi akibat kenaikan harga barang impor turut menambah beban biaya operasional, khususnya pada sektor yang sangat tergantung impor teknologi, seperti telekomunikasi dan energi.
Namun, dalam lanskap ketidakpastian ini, tersimpan potensi strategis yang besar. Relokasi industri dari China, sebagai respons terhadap perang tarif, membuka peluang Indonesia untuk mengambil alih sebagian rantai pasok global. Negara-negara seperti Vietnam dan Malaysia telah agresif merebut peluang ini sejak perang dagang 2018–2019 (World Bank, “Global Value Chain Development Report,” 2023). Indonesia, melalui reformasi iklim investasi dan pembangunan infrastruktur yang masif, memiliki peluang serupa. Jika BUMN mampu menjadi motor utama dalam menyediakan infrastruktur berkualitas, seperti pelabuhan, logistik, energi terbarukan, dan manufaktur canggih, maka Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas dalam percaturan global.
Lebih visioner lagi, tekanan ini seharusnya mendorong akselerasi industrialisasi dan hilirisasi berbasis inovasi. BUMN Indonesia perlu mengubah paradigma dari sekadar operator komoditas atau jasa publik menjadi motor inovasi nasional. Sektor pertambangan, energi, dan pangan, misalnya, harus bergerak ke arah teknologi tinggi dan nilai tambah industri. Konsep “BUMN Go Global” yang sempat digaungkan era 2020-an harus diperbarui: bukan sekadar ekspor produk, melainkan membangun basis produksi global dengan mengandalkan teknologi ramah lingkungan dan digitalisasi proses produksi. Hal ini sejalan dengan arah global megatrends seperti green economy dan digital economy (OECD, “Green Growth and Sustainable Development Report,” 2024).
