DANANTARA: Tantangan Dalam Memadukan Fungsi Komersial dan Fungsi PSO (Non-Komersial) pada Pengelolaan BUMN
Sementara itu, Danantara mengambil pendekatan yang lebih ketat dalam pemisahan fungsi dan pembiayaan. Mandatnya bersifat ganda, namun dengan penekanan pada fungsi finansial dan sosial yang eksplisit. Fungsi sosial, terutama PSO di sektor kereta api, energi, dan pangan, harus didukung dengan kompensasi yang jelas dari APBN atau Penyertaan Modal Negara. Ini menjadi perbedaan mendasar yang membuat Danantara menuntut transparansi penuh dalam pelaporan dan akuntabilitas, serta pemisahan fungsi komersial dan non-komersial yang lebih tegas. Dengan demikian, fungsi sosial tidak lagi menjadi beban tersembunyi yang mengganggu kinerja bisnis utama.
Namun, memadukan kedua fungsi ini bukan tanpa tantangan. Beberapa BUMN yang secara inheren berfokus pada pelayanan publik—seperti Perum Jasa Tirta, Perum Bulog, dan Perum Damri—menjadi ujian nyata bagi model Danantara. Menempatkan entitas yang berorientasi layanan publik ini dalam holding yang berorientasi laba bisa menciptakan disonansi strategis dan berpotensi merusak nilai investasi keseluruhan. Di sinilah diperlukan solusi kelembagaan yang fleksibel dan inovatif, seperti pembentukan sub-holding PSO, yang memungkinkan pemisahan portofolio sosial dan komersial secara finansial dan administratif, tanpa mengorbankan profesionalisme dan efisiensi pengelolaan.
Alternatif lain yang juga bisa dipertimbangkan adalah mengembalikan entitas PSO murni ke bawah kementerian teknis, seperti praktik yang dijalankan Malaysia. Di sana, entitas seperti Prasarana Malaysia Berhad yang mengelola MRT dan LRT, atau perusahaan pengelola air bersih daerah, tidak berada di bawah Khazanah, melainkan langsung dikelola oleh kementerian teknis atau Kementerian Keuangan. Pendekatan ini memudahkan penyelarasan kebijakan sektoral dan fokus layanan publik, namun berpotensi mengorbankan standar tata kelola korporasi yang lebih profesional dan disiplin.