Komisi XI Setujui PMN Non-tunai Bagi Lima BUMN usulan DJKN
Komisi XI DPR RI juga menyetujui PMN non-tunai tahun anggaran 2023 kepada PT Brantas Abipraya berupa Barang Milik Negara (BMN) tanah dan bangunan senilai Rp211,98 miliar yang bertujuan untuk struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan.
Selanjutnya, Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan PMN non-tunai tahun anggaran 2023 kepada PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN pada tanah aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dikelola Kemenkeu dengan nilai Rp1,227 triliun
Komisi XI DPR RI menyetujui PMN non-tunai tahun anggaran 2023 kepada PT Pertamina berupa 14 paket sarana dan prasarana bahan bakar nabati di lokasi terminal bahan bakar minyak TBBM Pertamina yaitu tangki bahan bakar nabati dengan kapasitas 100 KL dan 50 KL beserta jalur pipa dan aksesoris tangki dengan nilai wajar Rp49 miliar.
“Komisi XI DPR RI berharap, Pertamina dapat memperbaiki struktur permodalan dalam meningkatkan kapasitas usaha guna memperlancar pendistribusian biodiesel, mendukung terwujudnya implementasi mandatori biodiesel, mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempercepat transisi energi yang inklusif, bersih dan berkelanjutan untuk mencapai nol emisi,” katanya.
Dalam RDP tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan bahwa penyertaan modal negara berupa barang milik negara maupun non tunai akan memberikan dampak positif bagi perusahaan yang usulkan.
“Diharapkan dengan disertakannya PMN dan BMN ini maka akan mengurangi beban sewa, meningkatkan struktur permodalan dari perusahaan dan manfaatnya kita akan menjadi bagian dari akselerasi pertumbuhan ekonomi,” kata Rionald.
Dia menyampaikan usulan PMN bagi lima perusahaan BUMN tersebut telah dilakukan sejak setahun lalu.
Komisi XI DPR RI melaksanakan RDP bersama Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Direktur Utama (Dirut) Utama Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Brantas Abipraya, Dirut PT Sejahtera Eka Graha, Dirut ASDP, dan Direktur Keuangan PT Pertamina membahas penambahan PMN bagi lima perusahaan BUMN
