MENILIK KINERJA BUMN Tbk
Kapasitas fiskal negara yang makin terbatas memberi dampak makin sulitnya mengharapkan suntikan dana PMN kepada perusahaan milik negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta semakin kreatif dalam mencari alternatif solusi untuk pendanaan mereka
BUMNINC.COM I Skema initial public offering (IPO) dapat menjadi alternatif pendanaan untuk perusahaan BUMN. Selama ini, sebagian besar perusahaan negara dan afiliasinya lebih memilih instrumen utang sebagai sumber pendanaan. Padahal, skema pendanaan melalui utang dapat memberatkan perusahaan BUMN khususnya saat momen pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir ini.
Selain itu, dengan melaksanakan IPO, para perusahaan BUMN maupun anak usaha BUMN juga dapat mendorong implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang mendorong aspek transparansi, fairness dan akuntabilitas. Penerapan ini dinilai dapat menjadi fondasi dalam peningkatan kinerja ke depannya.
Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan Abravanel (2006) menunjukan perusahaan publik yang menerapkan GCG dengan baik akan mendapatkan harga premium dari investor sampai dengan 20% . Namun, implementasi governance yang buruk akan langsung dihukum investor seperti yang terjadi pada kasus Enron (2001).
Sementara riset dari Megginson, D Souza dan Nash (2005) juga menunjukan bahwa privatisasi BUMN telah mampu membangun praktek GCG lebih baik yang pada akhirnya mampu memicu perbaikan kinerja. Kecenderungan utama yang terjadi setelah privatisasi adalah perubahan kepemilikan (ownership), di mana bila semakin besar saham pemerintah dilepas maka manajemen BUMN lebih leluasa dan akan lebih fokus kepada tujuan profit maximization. Apabila privatisasi dilakukan dengan cara pencatatan (listing) di pasar modal, maka akan timbul kewajiban transparansi dan disclosure, sehingga GCG semakin kuat dilaksanakan.
Menurut kajian Simon Wong (2005) tentang praktek GCG diungkapkan bahwa sebagian besar BUMN di negara berkembang memiliki kelemahan tata kelola. Kelemahan tersebut antara lain masalah agency problem di mana intervensi pemerintah dalam pengelolaan BUMN dirasakan cukup tinggi. Disamping itu, hak manajemen BUMN untuk mengelola perusahaan dengan independen sering dikebiri karena kebanyakan pimpinan BUMN dipilih berdasarkan kedekatan politik sehingga tidak bisa tampil mandiri.
Menjadi BUMN Tbk adalah pilihan yang akan membuat pengelolaan BUMN menjadi lebih profesional karena tuntutan market yang lebih kompetitif. Budaya disiplin, transparan dan market oriented akan terbangun seiring dengan tuntutan tersebut. Kinerja dapat diukur secara terbuka sehingga daya saing BUMN dibandingkan peer-nya akan terlihat dengan jelas.
