Nilai Tukar Petani Karet dan Kelapa Turun, Ini Penyebabnya
BUMNINC.COM | Nilai tukar petani atau NTP pada komoditas utama di Sumateran Selatan, yakni karet dan kelapa menurun signifikan.
NTP digunakan untuk mengukur indeks harga barang/jasa yang dibayar petani guna keperluan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat daya beli petani di daerah perdesaan.
Karet
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Dinas Perkebunan Sumatera Selatan Rudi Arpian menuturkan, turunnya NTP tiga komoditas unggulan di Sumsel, yakni karet dan kelapa disebabkan belum membaiknya harga komoditas akibat pandemi.
Penurunan harga ini disebabkan oleh kondisi pasar global yang belum membaik akibat pandemi. ”Banyak kalangan yang masih wait and see,” ucapnya dikutip dari Kompas, pada Senin (1/2/2021).
Bahkan, beberapa negara tujuan ekspor karet juga masih belum membuka secara penuh keran impornya. ”Penurunan harga ini juga dipengaruhi oleh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS,” ujar Rudi.
Di sisi lain, produksi karet petani juga belum pulih semenjak fenomena La Nina dan gugur daun melanda Sumsel. Produksi karet petani sekarang masih sekitar 80 kilogram (kg)-100 kg per hektar per minggu. Masih jauh dari produksi normal, yakni 150 kg per hektar per minggu.
Yang paling utama saat ini adalah memotong rantai niaga yang terlampau panjang agar harga yang diterima petani bisa lebih mendekati harga di atas kapal (FOB). Hal tersebut dapat terealisasi dengan menggalakkan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).
Terbukti, harga karet di tingkat petani swadaya (tanpa UPPB) Rp 6.000-Rp 7.000 per kg, sementara di UPPB harga karet bisa mencapai Rp 9.000-Rp 10.000 per kg.
Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel Alex Kurniawan Edy pernah menuturkan, tidak utuhnya harga yang diterima petani karet di Sumsel juga disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang tidak baik dari perkebunan ke pabrik sehingga berpengaruh pada ongkos produksi.
”Semakin jauh atau rusak jalan dari lokasi perkebunan ke pabrik, ongkos produksi akan semakin tinggi. Semua itu dibebankan kepada petani,” ucapnya.