P2G Desak Kemdikbusristek Bentuk Tim Pokja RUU Sisdiknas
Menurut Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, indikator transparansi perubahan RUU Sisdiknas yaitu Kemdikbudristek hendaknya membentuk *Panitia Kerja (Pokja) Nasional RUU Sisdiknas*.
“Tim Pokja tersebut dibekali Surat Keputusan penugasan resmi dari Kemdikbudristek kepada akademisi, tokoh pendidikan, perwakilan organisasi guru, dosen, untuk merapikan RUU Sisdiknas yang masih berantakan dan ketidaksinkronan antara Naskah Akademik dengan Batang Tubuh RUU.”
Tim Pokja dibentuk dengan dasar landasan spirit gotong royong pendidikan seluruh elemen bangsa.
Satriwan melanjutkan, nama-nama Tim Pokja RUU Sisdiknas harus diumumkan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik, agar tidak terjadi kesan elitisme dalam Tim.
“Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan, karena hingga sekarang Kemdikbudristek tidak pernah membuka siapa Tim Perumus RUU Sisdiknas yang melahirkan polemik selama ini,” terang Satriwan.
Agus Setiawan, Kepala Bidang Litbang Guru P2G, meminta jangan sampai Pemerintah dan DPR hanya akal-akalan saja menunda RUU Sisdiknas masuk prolegnas. Dengan maksud menunggu situasi kondusif, masyarakat lupa, tidak ada protes lagi dari organisasi guru.
“Sementara itu tidak ada perubahan poin-poin krusial dan sensitif terhadap pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas, kalau gini ya sama saja,” ucap Agus.
P2G yakin polemik bahkan penolakan RUU Sisdiknas ini akan terus berlanjut, sepanjang Kemdikbudristek tidak melibatkan stakeholder pendidikan secara jujur, terbuka, dan memadai.
Bagi P2G, adalah harga yang tak bisa ditawar-tawar lagi, RUU Sisdiknas mesti mencantumkan hak-hak guru secara detil dan eksplisit sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen selama ini.
“Jangan sebaliknya, hak-hak guru malah dikebiri dalam RUU Sisdiknas. Termasuk di dalamnya pasal ‘Tunjangan Profesi Guru’, wajib dicantumkan kembali tertulis eksplisit sebagaimana dalam UU Guru dan Dosen,” pungkas Agus yang mengajar SMA ini.
