PELNI Stop Jual Tiket Penumpang Hingga 18 Mei
BUMNINC.COM I PT PELNI (Persero) mengambil langkah dalam menekan penyebaran COVID-19 pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H, dengan tidak menjual tiket kapal untuk keberangkatan per tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. PELNI pastikan dukung kebijakan larangan mudik pemerintah.
“Kapal PELNI akan kembali melakukan pelayaran pada 18 Mei 2021. Untuk hasil negatif tes rapid antigen dan genose sendiri hanya 1×24 jam sebelum keberangkatan kapal selama periode 22 April – 5 Mei 2021 dan 18 – 24 Mei 2021,” ujar Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI Opik Taufik mengutip keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (4/5/2021). .
Terkait penjualan tiket kapal, Opik Taufik menambahkan bahwa sejak 22 April hingga 18 Mei 2021 seluruh penjualan tiket penumpang hanya dilayani melalui loket PELNI yang tersedia di seluruh kantor cabang. “Selama masa peniadaan mudik ini, penjualan melalui website, PELNI Mobile Apps, channel online hingga agen tiket dihentikan sementara,” tambah Opik.
Meski demikian, selama periode peniadaan mudik Idul Fitri 1442 H, sebanyak 26 kapal penumpang PELNI akan dialihfungsikan untuk mengangkut muatan logistik, obat-obatan dan peralatan medis, serta barang esensial lain yang dibutuhkan daerah.
Guna mendukung langkah pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 di masa lebaran ini, PELNI akan mengoperasikan armadanya untuk mengangkut muatan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk melayani penumpang yang dikecualikan pada SE Kasatgas COVID-19 No.13 Tahun 2021,” kata Opik.
Sesuai aturan, pada masa peniadaan mudik tahun 2021 kapal PELNI akan beroperasi untuk mengangkut pemulangan TKI, Pekerja Migran Indonesia, pemulangan ABK WNI pada kapal asing, WNI dari pelabuhan negara perbatasan, TNI/POLRI/ASN/tenaga medis yang sedang bertugas.
Selain itu kapal juga diperbolehkan untuk mengangkut penumpang dengan kepentingan kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka/meninggal, atau bersalin, dan untuk transportasi rutin pelayaran terbatas dalam satu kecamatan, satu kabupaten, dan satu provinsi dengan persyaratan pelayaran dilakukan antarpulau dalam wilayah tersebut.
