Pengamat BUMN: Ke Depan Pemerintah Harus Kurangi Jumlah BUMN
BUMNINC.COM I Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menyarankan supaya pemerintah ke depan mengurangi jumlah BUMN yang ada. Dengan pengurangan itu, pemerintah terutama kementerian BUMN bisa fokus untuk meningkatkan kualitas dan daya saing BUMN yang ada.
“Pemerintah itu tidak perlu memiliki cukup banyak BUMN, tidak harus 100 BUMN. Kalau ktia dengarkan program pemerintah juga sudah ada program untuk mengurangi jumlah BUMN dengan cara merger, ada juga yang masuk holding company dan lain-lain atau juga bahkan dalam proses likuidasi,” ujar Dewan Pakar BUMNINC.COM ini dalam Webinar yang digelar Bisnis Indonesia, Selasa 21 Desember 2021.
Toto menjelaskan, Performa BUMN di Indonesia saat ini menunjukkan suatu kondisi pareto di mana sekitar 80 persen dari total kontribusi pendapatan BUMN hanya disumbang oleh sekitar 20 persen dari total perusahaan saja. Ini artinya banyak BUMN yang belum beroperasi secara optimal.
Selain itu, dilihat dari laporan keuangan pada 2019 dan 2020 terjadi penurunan dari sisi revenue. Perusahaan BUMN memperoleh penurunan revenue dari Rp2.456 triliun di 2019 menjadi Rp1.842 triliun di 2020. Sedangkan laba bersih juga turun dari Rp165 triliun di 2019 menjadi Rp38 triliun di 2020.
Penurunan itu tentu merupakan dampak dari Covid-19 yang memukul seluruh kinerja BUMN dari sisi proses bisnis perusahaan, dari input, proes produksi, output, dan pasar. Hampir semua terkena dampak yang berkaitan dengan keterlambatan dan supply chain.
“Bahkan beberapa perusahaan yang menjadi blue chip company seperti kereta api di 2020 untuk pertama kalinya mendapatkan rapot merah. Dan juga perusahaan blue chip lain seperti Airport mengalami hal serupa,” kata Toto.
